Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, bakal alokasikan sisa anggaran penanganan Covid-19 sekitar Rp 41 triliun untuk program padat karya. Menurutnya, program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dinilai efektif untuk menekan laju kemiskinan di desa.

"Setelah BLT sudah tertata semua, kita fokus untuk dana desa yang masih tersedia di desa-desa sekitar Rp 41 triliun perkiraannya, kita arahkan semaksimal mungkin untuk PKTD," ujarnya dalam konferensi pers Selasa (28/7).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di desa dalam periode Maret 2019 – Maret 2020 mengalami penurunan hingga 0,03 persen. Berbeda dengan angka kemiskinan di perkotaan yang justru mengalami peningkatan sebesar 0,69 persen.

"PKTD sangat penting, karena sebelum covid 19 dan dana desa mulai salur pada akhir Januari, kita saat itu fokus pada PKTD. Ada satu kenyataan bahwa hasil yang menunjukkan terjadinya penurunan kemiskinan di Bulan Maret 2020," ujarnya.

Padat Karya Tunai Serap Ratusan Ribu Pekerja

Selain untuk menaikkan kembali ekonomi desa, PKTD juga dilakukan untuk merespon arus migrasi yang kembali ke desa. Hingga 27 Juli 2020, program PKTD telah menyerap sebanyak 785.845 pekerja laki-laki dan 54.870 pekerja perempuan. "Nah upah kerja yang dikeluarkan dalam PKTD ini berdampak pada daya beli dan pengurangan kemiskinan di perdesaan," ujarnya.

Arahan fokus penggunaan dana desa untuk PKTD ini tertuang dalam SE Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 15/2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Jadi tujuan kita untuk PKTD ini, intinya, adalah untuk meningkatkan daya beli, menguatkan usaha BUMDes, dan meningkatkan ketahanan ekonomi di desa," pungkas dia.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6