Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Suntik Dana 2 BUMN Rp17 Triliun Pakai Cadangan PEN

Pemerintah Suntik Dana 2 BUMN Rp17 Triliun Pakai Cadangan PEN Menkeu Sri Mulyani. ©Biro KLI Kemenkeu

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) untuk PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya sebesar Rp17 triliun. Dana ini merupakan bagian dari cadangan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Untuk APBN 2021, cadangan PEN sebesar Rp 33 triliun yang kemudian akan dijadikan PMN kepada investasi BUMN sebesar Rp 17 triliun yaitu kepada Hutama Karya sebesar Rp9,1 triliun, Waskita Karya Rp 7,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Senin (8/11).

Adapun PT Hutama Karya mendapatkan PMN untuk pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera Kuala Tanjung-Parapat, Sigli-Banda Aceh, Lubuk Linggau-Bengkulu, Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Binjai-Langsa, Indralaya-Muara Enim, Kisaran-Indrapura, dan Pekanbaru-Padang.

Total penyerapan tenaga kerja pada proyek ini sebanyak 212.935 orang. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang mendukung pengadaan sebagian tanah untuk kelanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera juga mendapatkan PMN.

"Adanya penyelesaian atau peningkatan lagi jumlah ruas yang diselesaikan di Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan akan makin meningkatkan mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di Pulau Sumatera dan makin terhubung baik dengan Pulau Jawa maupun di sebelah utara terutama daerah Medan hingga Aceh," imbuhnya.

Pada PT Waskita Karya, PMN digunakan untuk penguatan permodalan investasi jalan tol untuk ruas Kayu Agung-Palembang-Betung, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Bogor-Ciawi-Sukabumi, Cimanggis-Cibitung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Pasuruan-Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang.

Selain itu, PMN pada PT PLN dilakukan untuk transmisi listrik gardu induk dan distribusi listrik pedesaan untuk mencapai 100 persen elektrifikasi di Indonesia. Sehingga, fokus PLN ini di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Sementara itu, PT SMF mendapatkan PMN untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan targetnya 157.500 unit. PT SMF menyediakan 25 persen dari kebutuhan pembiayaan untuk proyek perumahan tersebut.

Tidak berhenti disitu, Pemerintah juga memberikan PMN pada Kawasan Industri Terpadu Batang untuk peningkatan daya saing investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Pemerintah juga memberikan PMN pada PT PPI/ITDC untuk mendukung pariwisata di TanaMori NTT.

Lalu, LPEI juga diberikan PMN untuk penyediaan penjaminan dan asuransi perusahaan ekspor. PT PAL untuk pembangunan kapal selam sehingga mewujudkan kemandirian pembangunan alutsista dan pemenuhan minimum alutsista matra laut, PT Pelindo III untuk pengembangan Pelabuhan Benoa, PT BPUI untuk menjaga RBC 120 persen dari industri asuransi baru.

"Kebutuhan modal bagi SWF LPI dan Badan Bank Tanah juga dipenuhi oleh Pemerintah. Terakhir, PT KAI mendapatkan PMN untuk kelanjutan LRT Jabodetabek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik

Jokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik

Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.

Baca Selengkapnya
Mentan Amran: Kabar Baik Bagi Petani, Pastikan Menkeu Keluarkan SK Tambahan Pupuk

Mentan Amran: Kabar Baik Bagi Petani, Pastikan Menkeu Keluarkan SK Tambahan Pupuk

Kepastian tersebut diungkapkan Mentan seusai rapat terbatas terkait pangan bersama Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Mulai Waspadai Harga Beras Naik 7,7 Persen dari Awal Tahun, Ada Apa?

Sri Mulyani Mulai Waspadai Harga Beras Naik 7,7 Persen dari Awal Tahun, Ada Apa?

Selain beras, Sri Mulyani menyebut ada beberapa harga pangan juga mengalami kenaikan, seperti bawang putih 1,9 persen, cabai merah 17 persen.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jamin Harga Beras Turun Mulai Maret, Begini Penjelasannya

Pemerintah Jamin Harga Beras Turun Mulai Maret, Begini Penjelasannya

Bapanas memperkirakan, pada panen raya kali ini produksi beras nasional akan cukup tinggi.

Baca Selengkapnya
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya