Pemerintah Sulit Bendung Kenaikan Harga Tanah di Sekitar Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan pemerintah akan sulit membendung kenaikan harga tanah di Kalimantan Timur yang baru-baru ini ditunjuk menjadi ibu kota baru Indonesia. Hal ini karena, wilayah tersebut pasti akan banyak didatangi oleh pelaku bisnis yang sudah melirik potensi pasar di sana.
"Masalahnya, yang akan pindah bukan hanya PNS, kalangan bisnis juga akan pindah. Hotel kan tidak mungkin tidak ada di wilayah itu. Warung-warung makan, segala macam. Itu kan pasti pindah, mereka butuh lahan. Tanah-tanah di lokasi di luar yang sudah ditetapkan pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9).
Kenaikan harga tanah juga nanti tidak hanya terjadi di kawasan ibu kota baru tetapi juga wilayah di sekitarnya seperti Samarinda dan Balikpapan. Dua wilayah ini memiliki infrastruktur jauh lebih maju serta fasilitas publik yang memadai.
"Nah misalnya, lokasinya kan di tengah antara Balikpapan dan Samarinda. Jadi orang akan tinggal di Balikpapan dan Samarinda karena fasilitas pendidikan dan sebagainya itu sudah lengkap. Jadi pasti akan banyak yang memilih satu dari keduanya ini. Mereka juga akan pintar, beli tanah di sini," jelasnya.
Selain harga tanah yang tinggi, biaya hidup juga akan tinggi karena pengeluaran untuk tempat tinggal serta kebutuhan pangan tidak diatur oleh pemerintah. "Otomatis menyebabkan ekonomi dia tinggi di situ. Tidak ada fasilitas yang dijamin oleh negara untuk lingkungan bisnis di luar wilayah yang ditetapkan," jelasnya.
Tauhid menambahkan, spekulan sudah mulai bergerak memasarkan tanah dan potensi bisnis di Kalimantan Timur. "Spekulan pasti akan memanfaatkan itu, yakin di sana pasti akan ada iklan lah. Sudah akan banyak di lokasi, karena yang pindah pasti bukan hanya PNS, saya pun pasti pindah harus dekat dengan pengambil keputusan. Kantor berita juga pasti akan pindah." paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemindahan ke ibu kota baru itu rencananya selesai pada 2024.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnya98,6% Tanah Sudah Terdaftar, Dampak Ekonomi di Kota Tangerang Selatan Mencapai Rp20,5 T
Tujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
Baca SelengkapnyaSerahkan 205 Sertipikat Tanah di Sleman, Menteri ATR: Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat
Efek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBulog Lakukan Tiga Jurus Intervensi Seimbangkan Harga Beras
Kepala Badan Nasional Arief Prasetyo Adi mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaEkonomi Kaltim Tumbuh 6,22 Persen di 2023, Lebih Tinggi dari Rata-Rata Nasional
Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didorong oleh capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca Selengkapnya3 Jurus Jitu Ganjar Turunkan Harga Bahan Pokok
Dia yakin strategi ini bisa mempermudah kedaulatan pangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya