Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami deflasi 0,21 persen sehingga tingkat inflasi hingga Agustus 2022 mencapai 4,69 persen (yoy). Meski mengalami penurunan, namun sejumlah wilayah di Indonesia ada yang masih mengalami inflasi diatas angka inflasi nasional.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta para kepala daerah menurunkan tingkat inflasi di wilayah masing-masing. Dia meminta tingkat inflasi daerah tidak lebih dari 5 persen.

"Gubernur-gubernur yang angkanya (inflasi daerah) di atas nasional diminta menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan di bawah 5 persen," kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/9).

Airlangga menuturkan, per Agustus 2022 terdapat 66 kabupaten/kota yang angka inflasinya di atas 4,69 persen. Sedangkan 27 kabupaten/kota lainnya lebih dari inflasi nasional.

"Secara spasial 66 kabupaten/kota inflasi di atas nasional, ini turun dari sebelumnya 69 kabupaten/kota," kata dia.

Adapun wilayah dengan tingkat inflasi tinggi antara lain Jambi 7,7 persen, Sumatera Barat 7,1 persen, Riau 5,8 persen, Bangka Belitung 6,37 persen. Lalu Aceh inflasinya 6,33 persen. Sumatera Selatan 5,44 persen dan Kalimantan Selatan 6,4 persen.

Demi menurunkan tingkat inflasi daerah, pemerintah pusat melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) merekomendasikan 10 upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah, Pertama, perluasan kerja sama antar daerah terutama untuk daerah surplus atau defisit untuk menjaga ketersediaan supply komoditas.

Kedua, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

Keempat, pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi, dan ini bisa dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. "Kemudian percepatan implementasi tanaman pangan di pekarangan masing-masing, misalnya cabe untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi terutama menuju akhir tahun," ujarnya.

Tim pengendalian pusat, juga meminta pemerintah daerah untuk membuat dan merancang komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas di wilayah masing-masing.

"Secara nasional ini sudah di miliki, kemudian dibantu dengan badan pangan penguatan sarana prasarana untuk produk hasil pertanian termasuk antara antara lain penyimpanan dengan cold storage terutama untuk daerah-daerah di Sentra produksi," ujarnya.

Pemerintah pusat juga meminta, agar penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

"Kemudian optimalisasi TKDD antara lain dana alokasi khusus fisik untuk dengan tematik ketahanan pangan. Optimalsiasi TKDD antara lain dak fisik tematik ketahanna pangan DTU dari DBH dan DAU 2 persen meredam harga pangan dan bisa berikan bantuan bansos dukungan transprotasi," ujarnya.

Tak hanya itu, Pemerintah juga meminta untuk menjaga sinergi TPID dengan gerakan nasional inflasi pangan untuk percepat stabilisasi harga.

"Bapak ibu gubernur dan walikota, tentunya angka di atas nasional, diminta dapat turunkan inflasi bulan bulan ke bulan ke depan di bawah 5 persen dan ke pihak terkait. Ini upaya bersama antara Pemerintah pusat, pemda dalam wadah TPIP dan TPID kendalikan gejolak harga," ujar Airlangga.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com