Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran pembangunan ibu kota baru tersebut mayoritas berasal dari swasta. Sedangkan pemerintah hanya menganggarkan Rp 30,6 triliun dari APBN.

Angka ini lebih rendah dari kebutuhan anggaran Rp 466 triliun untuk pembangunan wilayah sekitar 40 ribu hektar (Ha). Sementara kawasan pemerintahannya sendiri butuh sekitar 2.500 ha.

"Kalau untuk APBN kita hanya akan anggarkan Rp 30,6 triliun dan itupun tidak satu tahun, melainkan dalam lima tahun. Jadi per tahunnya di APBN sekitar Rp 6 triliun," kata Bambang di kantornya, Kamis (16/5).

Dia memastikan tidak akan mengganggu anggaran-anggaran prioritas seperti untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, anggaran Rp 30,6 triliun tersebut nantinya berasal dari utilisasi aset, yakni dari gedung-gedung perkantoran yang ada di Jakarta.

"Karena kita akan daya gunakan aset manajemen. Maka pemasukan dari aset itu menjadi PNBP dan itu bagian dari APBN dan itu yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru. Jadi tidak ganggu prioritas lain," tegasnya.

Mengenai pembiayaan dari swasta, menurutnya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, mulai dari sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga investasi langsung oleh perusahaan swasta.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com