Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, hari ini, meluncurkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017. Bappenas mengumpulkan program kerja yang kemudian disusun untuk dipublikasikan sebagai upaya keterbukaan, partisipatif, dan inovatif.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, menjelaskan ada kurang lebih 50 rencana aksi yang didukung oleh 14 Kementerian dan Lembaga (K/L) serta 5 Pemerintah Daerah guna menyasar area yang dianggap krusial untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

"Di rencana aksi, kita bisa melihat arah komitmen pemerintah yang tidak hanya terbatas pada perwujudan transparansi semata, tetapi juga menyasar upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas kebijakan pemerintah, inovasi dalam pelayanan publik, dan bahkan upaya untuk semakin meningkatkan peran publik di dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Jumat (16/12).

Semua rencana disusun dengan lengkap bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Di mana terdapat empat pilar yang menjadi dasar komitmen pemerintahan terbuka saat ini, yaitu transparan, akuntabel, inovatif, dan pasrtisipatif.

"Ranah yang dimaksud ini mencakup perencanaan tentang keterbukaan informasi publik, keterbukaan anggaran dan pengadaan, pengelolaan aspirasi publik, dan juga perbaikan tata kelola data di setiap instansi pemerintahan itu," pungkasnya.