Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan sejumlah jurus guna mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan. Menteri Sri Mulyani hendak mengakselerasi pemulihan sosial ekonomi melalui tiga kelompok kebijakan.

"Pertama adalah intervensi kesehatan. Hal ini antara lain dilakukan melalui vaksinasi gratis, penyediaan fasilitas kesehatan, penguatan protokol kesehatan 5M dan 3T," kata Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan, Mirza Adityaswara, dalam sesi webinar, Selasa (14/9).

Kedua, adalah survival dan recovery melalui perluasan program perlindungan sosial kepada kelompok miskin dan rentan, serta pemberian dukungan kepada dunia usaha.

Ketiga dan tidak kalah pentingnya, Mirza menekankan, adalah reformasi struktural untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, saat ini reformasi struktural telah dimulai melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

"Di samping itu pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM melalui reformasi perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan akan terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas sumber daya Indonesia," tuturnya.

"Ketiga kelompok kebijakan ini merupakan game changer pemulihan ekonomi nasional. Akselerasi pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi tentu harus didukung kebijakan fiskal yang kredibel," tandas Mirza.

Ada Ancaman Covid-19 Varian Mu, Sri Mulyani Minta APBN Selalu Responsif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran pemerintah tetap siaga akan potensi kehadiran Covid-19 varian Mu di Indonesia. Bendahara Negara pun meminta penggunaan anggaran baik di tingkat pemerintah pusat (APBN) maupun daerah (APBD) selalu responsif dan fleksibel.

"Karena covidnya bukanlah suatu tantangan yang statis. Hari ini kita bicara varian delta. Awal tahun lalu kita bicara tentang varian Alpha. Sekarang kita bicara tentang varian Mu. Ini lah yang menyebabkan kita semua tetap waspada," ujarnya saat membuka rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2021, Selasa (14/9).

Sri Mulyani menceritakan, APBN dan keuangan negara pada 2020 lalu telah bekerja luar biasa keras dalam menghadapi pandemi Covid-19. Itu tergambar dengan adanya dua kali perubahan APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 dan Nomor 72 Tahun 2020.

"Saya sangat memahami para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga mengalami kesulitan yang tidak mudah, di dalam mengelola pandemi dan mengelola keuangan negara yang harus bergerak dan bekerja luar biasa fleksibel dan responsif," urainya.

Oleh karenanya, dia mengapresiasi seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil melalui situasi sulit tersebut. Sri Mulyani memahami jika mereka tetap harus mengelola misi dari masing-masing instansi, namun pada saat yang sama dituntut mengelola keuangan negara di tengah ancaman pandemi.

Dia mencontohkan Kementerian Kesehatan yang terkaget mendapat alokasi anggaran besar untuk penanganan pandemi. Kemudian BNPB yang harus mengurusi Covid-19 sebagai bencana alam tambahan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang menyalurkan BPUM hingga program Kartu Prakerja.

Begitu pun pemerintah daerah, yang sekitar 30-40 persen dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diubah untuk program bantuan sosial (bansos). Dana tersebut digunakan untuk pengobatan, testing, tracing, hingga vaksinasi Covid-19.

"Memang 2020 vaksinasi belum begitu banyak. Namun kita sudah mulai melakukan pengadaan. 2020 tidak mudah. Ujian yang luar biasa akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, di kementerian/lembaga dan di daerah," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com