Pemerintah Serahkan 30.000 Unit Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

Rumah bersubsidi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi tenaga kesehatan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, telah memulai penyerahan kunci rumah subsidi kepada bidan, perawat, dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Acara penyerahan kunci ini dilakukan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan serentak di berbagai daerah lainnya seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat, dan bidan," ujar Ara dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (29/4).

Ia berharap kehadiran rumah bersubsidi ini dapat meningkatkan semangat para tenaga kesehatan serta mendukung Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa program perumahan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan untuk tenaga kesehatan, bidan, dan perawat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera, dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," imbuhnya.

Saat ini, Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan sebanyak 30.000 unit rumah subsidi, yang terdiri dari 15 ribu untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Silakan tambahkan kuota

Dia juga mengungkapkan bahwa ibunya pernah berpesan agar jumlah rumah untuk tenaga kesehatan diperbanyak. Mengingat mereka memiliki tugas untuk merawat dan menjaga kesehatan masyarakat, sangat penting bagi mereka untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," bebernya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya keras untuk meningkatkan kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dia juga berkomitmen bahwa tambahan tersebut akan difokuskan pada tenaga kesehatan, perawat, dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan," kata Ara.

"Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat dan bidan tercapai, kami akan undang Presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terimakasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP," tuturnya.

Pedagang sayur dan bakso sekarang mendapatkan alokasi rumah subsidi

Pemerintah kini memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini ditujukan bagi mereka yang bekerja di sektor non formal, seperti pedagang pasar, pedagang sayur, penjual bakso, tukang ojek, petani, dan nelayan, sehingga mereka dapat memiliki rumah meskipun tidak memiliki slip gaji.

Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, alokasi khusus ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. "Sekarang pekerja non formal juga bisa punya rumah," ujarnya, seperti yang dikutip dari ANTARA pada Jumat (25/4).

BP Tapera menargetkan untuk menyalurkan 25 ribu unit rumah subsidi bagi sektor non formal pada tahun 2025. Hingga tanggal 24 April 2025, sebanyak 10.966 unit rumah atau sekitar 44 persen dari target tersebut telah berhasil disalurkan.

Perlu dicatat bahwa minimal 10 persen dari total kuota FLPP secara nasional memang dikhususkan untuk masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dengan adanya program ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.