Merdeka.com - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti, mengatakan teknologi penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang digunakan PLTU Suralaya di Cilegon Banten sudah membaik. Khususnya pada penanganan abu sisa pembakaran (fly ash dan Bottom Ash/FABA).

"Teknologi yang digunakan oleh PLTU Suralaya dinilai sudah baik, sudah dilakukan penanganannya secara khusus dan telah memisahkan fly ash dan bottom ash," kata Nani, dalam keterangan persnya, Jakarta, Sabtu (8/8).

PLTU Suralaya mempunyai kapasitas pembangkit sebesar 4 x 400 MW dan 3 x 600 MW. Total kapasitas listrik yang dihasilkan yakni 3.400 MW. PLTU Suralaya memberikan kontribusi sebesar 12 persen dari dari sistem koneksi energi listrik Jawa Bali Madura.

Konsumsi bahan baku berupa batubara sub bituminous sebesar 33.000 ton per hari dan menghasilkan masing-masing Fly Ash dan Bottom Ash sebanyak 1.183 ton/hari dan 295 ton/hari. PLTU Suralaya sudah bekerjasama dengan PT Indonesia Power Suralaya PGU sejak 15 tahun.

Kualitas FABA Suralaya sampai saat ini dianggap kualitas baik yang bisa digunakan di Plant PT. Indocement Tunggal Perkasa. Di PLTU Suralaya, limbah FABA dimanfaatkan menjadi paving blok, kanstin, beton pagar panel dan beton tiang panel. Lalu diaplikasikan pada beberapa tempat seperti jogging track, taman bermain, lapangan olahraga dan jalan beton yang berada di samping kawasan Ecopark.

Ongkos Pengelolaan Limbah B3 Bebani PLN dan Pemerintah 

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar mengatakan pengelolaan limbah B3 yang dialami PLTU Batubara menjadi salah satu kendala. Biaya yang tidak murah ini berdampak pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Sehingga menjadi beban bagi PLN dan pemerintah.

"Birokrasi perizinan serta biaya pengurusan pemenuhan ketentuan teknis seperti biaya pengujian salah satu parameter sub-kronis membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama," kata dia.

Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK, Ahmad Gunawan Widjaksono mengatakan saat ini pihaknya bersama dengan Kemenkumham sedang berupaya untuk melakukan penyederhanaan sistem maupun proses pengurusan izin pemanfaatan. Tujuannya agar mudah dilakukan oleh penghasil limbah FABA dan pemanfaatannya bisa dilakukan oleh masyarakat.

Kualitas FABA yang dimiliki oleh Suralaya saat ini dimungkinkan untuk dapat mengajukan pengecualian sesuai dengan Regulasi Peraturan Menteri LHK No 10 Tahun 2020. "Namun demikian SK penetapan akan tetap menyampaikan untuk memenuhi standar pengelolaan di luar negeri seperti Amerika," kata Gunawan.