Pemerintah Sebut Bakal Ada 4 Smelter Baru di 2021
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) target menuntaskan empat fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di 2021. Tambahan smelter baru yang akan beroperasi yakni tiga smelter nikel dan satu smelter timbal.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, mengatakan pemerintah telah menunjuk empat korporasi untuk membangun dan mengelola keempat smelter tersebut. Salah satunya PT Aneka Tambang (Antam), yang bertugas mengelola penambangan nikel di Tanjung Buli, Halmahera Timur.
"Rencananya ada empat. Satu adalah nanti ada tiga perusahaan smelter yang bergerak di bidang nikel, yaitu nanti yang jadi adalah PT Antam yang ada di Tanjung Buli," kata Yunus dalam sesi teleconference, Jumat (15/1).
Sementara dua perusahaan lain yang ditugasi di smelter nikel yakni PT Cahaya Modern Metal Industri (CMMI) dan PT SNI. Sedangkan satu perusahaan timbal adalah PT Kapuas Prima Coal.
"Kemudian ada PT CMMI yang ada di Cikande. Kemudian ada PT SNI di Cilegon. Jadi itu untuk nikel, ada tiga (perusahaan). Sementara satu adalah timbal, nama perusahaannya PT Kapuas Prima Coal. Jadi bukan Kaltim Prima Coal," terangnya.
Target Ada 53 Smelter Baru Hingga 2024
Secara keseluruhan, Kementerian ESDM target membangun hingga 53 smelter hingga 2024. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin mengutarakan, sebanyak 19 smelter di antaranya telah terbangun selama periode 2019-2020.
"Pada 2021 akan bertambah menjadi 23 smelter. Terus bertambah jadi 28 smelter pada 2022, dan mencapai puncaknya pada 2023 dan 2024," urai Ridwan.
Keseriusan pembangunan smelter ini disebutnya terlihat dari nilai investasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. "Misal pada 2021 akan tercapai investasi USD 2,2 miliar. Kemudian meningkat menjadi USD 4,9 miliar pada 2022," sambungnya.
Menurut Ridwan, pembangunan smelter ini merupakan tindak lanjut dari kewajiban Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Pertambangan Minerba). Regulasi tersebut mengharuskan semua produk mineral harus diolah di dalam negeri.
"Perkembangan ini memang sedikit bergeser dari rencana semula akibat pandemi Covid-19. Badan usaha menyesuaikan rencana kerja mereka dalam pelaksanaan pembangunan smelter. Namun dengan target akhir yang masih sama, yaitu pada 2024 semuanya harus terbangun dan beroperasi," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY
Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Baca SelengkapnyaData BKPM: Realisasi Investasi Hilirisasi Tahun 2023 Capai Rp375,4 Triliun, Paling Besar Smelter
Adapun sepanjang Januari - Desember 2023, realisasi investasi telah mencapai Rp1.418,9 triliun atau melebihi target 101,3 persen dari target.
Baca SelengkapnyaJokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaTak Hanya PT ITSS, Ini Peristiwa Ledakan Smelter yang Pernah Terjadi di Indonesia
Ledakan smelter nikel PT ITSS menyebabkan 13 pekerja meninggal dunia.
Baca SelengkapnyaTungku Smelter Morowali Meledak, Jokowi: Auditnya Triple!
Peristiwa tersebut menelan 18 korban jiwa. Operasional PT ITSS kini disetop sementara
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan Gercep Bayarkan Santunan Korban Ledakan Smelter Morowali
BPJS Ketenagakerjaan telah proaktif dengan menerjunkan tim Layanan Cepat Tanggap.
Baca SelengkapnyaSmelter ITSS Morowali Meledak, Luhut: Tak Ada Kompromi, Perusahaan Harus Bertanggung Jawab
Investigasi awal, ditemukan indikasi tindakan melanggar SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terjadi kecelakaan dan korban jiwa.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VII DPR Minta Korban Kebakaran Tungku Smelter Jadi Prioritas
Perusahaan dan negara melalui BPJS Tenaga Kerja harus memberikan penanganan serius.
Baca Selengkapnya