Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Sebut 17.000 Aturan Daerah Berkaitan dengan UU Cipta Kerja

Pemerintah Sebut 17.000 Aturan Daerah Berkaitan dengan UU Cipta Kerja dpr. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menyebut bahwa terdapat 17.000 lebih peraturan daerah yang berkaitan dengan implementasi UU Cipta Kerja.

"Kurang lebih 850 Perda di tingkat provinsi dan juga ada 17.000 Perda dari tingkat kabupaten dan kota yang berkaitan dengan implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja ini," kata Akmal Malik dikutip di Jakarta, Jumat (22/10).

Kemendagri kata dia akan menjembatani agar norma-norma yang ada di Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya yakni peraturan pemerintah yang sudah dibuat di tingkat pusat sebagai produk bersama bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Untuk belasan ribu perda yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja itu lanjut Akmal, Kemendagri akan memfasilitasi agar aturan di daerah tersebut bisa terintegrasi selaras dengan undang-undang.

"Mungkin di up grade, ada yang direvisi dan juga akan disempurnakan, ini membutuhkan kerja sama di tingkat pusat," tutur dia.

Oleh karena itu, pihaknya menurut Akmal bersama Kemenko Perekonomian mengonsolidasikan integrasi UU dengan produk hukum turunannya hingga ke daerah bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Kita ingin apa yang menjadi cita-cita presiden menghadirkan sebuah undang-undang yang betul-betul memudahkan investasi, undang-undang yang memudahkan bagi semua pihak dalam pelayanan publik bisa tercapai," ucapnya.

Percepatan Implementasi

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1185/OTDA dalam rangka percepatan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Kemendagri juga menggelar rapat koordinasi nasional produk hukum daerah. Tujuannya untuk mengakselerasi penetapan perencanaan produk hukum daerah 2022 dengan mengintegrasikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terdampak UU Cipta Kerja.

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Menelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Menelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak

Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan

PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Baca Selengkapnya
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.

Baca Selengkapnya
Kuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun
Kuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun

Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.

Baca Selengkapnya
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026

Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya