Pemerintah Satukan Data Atasi Stunting dan Kemiskinan di Indonesia

Selasa, 11 Februari 2020 13:51 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Pemerintah Satukan Data Atasi Stunting dan Kemiskinan di Indonesia Konsolidasi Kemenko PMK. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengakui masalah data yang tak rinci terkait dengan masyarakat miskin menjadi kendala utama mengatasi kekerdilan anak dan kemiskinan. Pemerintah akan mempercepat implementasi Satu Data Indonesia, sebagai program pusat data nasional, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

"Kendala utama data, karena itu tadi ada kesepakatan kita akan segera mempercepat pembangunan Satu Data Indonesia. Nanti di Satu Data Indonesia, data kemiskinan dan data 'stunting' (kekerdilan) itu bisa jadi satu, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah lebih sistemik, targetnya juga lebih terukur," kata dia seperti dikutip dari Antara usai mengikuti rapat koordinasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (11/2).

Menurut dia, data masyarakat miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini belum rinci. Sehingga kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait penanggulangan kemiskinan perlu memiliki data yang lebih detail.

"Data BPS itu (kemiskinan) kan sifatnya general dan itu harus di-breakdown menjadi lebih detail. BPS kan hanya data statistik, (sementara, red.) kita perlu data yang merupakan perpaduan komplit antara data statistik dan geospasial," kata dia.

1 dari 2 halaman

Angka Stunting 2019 Capai 27,6 Persen

Angka prevalensi kekerdilan secara nasional pada 2019 mencapai 27,6 persen, turun dari angka 30,8 persen pada 2018. Sedangkan terkait dengan angka kemiskinan, pemerintah menargetkan penurunan menjadi tujuh hingga 6,5 persen pada akhir 2024.

Target tersebut diharapkan bersamaan dengan turunnya jumlah penduduk miskin menjadi 18,34 hingga 19,75 juta orang.

Selain kendala data, Menko Muhadjir mengakui, kurangnya koordinasi antara K/L dan pemerintah di daerah juga menjadi persoalan belum tercapainya sasaran penanggulangan kekerdilan dan masyarakat miskin.

"Kalau sudah di lapangan, masalahnya itu teknis, (seperti, red.) koordinasi antar kementerian bagaimana supaya terpadu. Semua kementerian itu satu sasaran yang simultan untuk menyelesaikan masalah itu," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Potret Ketimpangan RI, Harta 4 Orang Terkaya Indonesia Setara Milik 100 Juta Warga

The Interpreter, media asal Australia, menyebutkan 20 persen penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta jiwa rentan miskin. Bahkan, tingkat kemiskinan di luar Jawa dan Sumatera lebih tinggi. Khususnya Papua yang 7 kali lipat lebih tinggi dari Jakarta.

Alasannya, tingkat ketimpangan Indonesia masih tinggi. Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia bahkan setara 100 juta penduduk. Pendapatan per kapita Indonesia hanya USD 3.840, lebih rendah dari Samoa, Fiji, Malaysia dan Thailand.

Kemampuan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia pun terbatas. Sebab, pendapatan pajak Indonesia baru 9,9 persen dari GDP. Terendah setelah Myanmar di Asia Tenggara. Pun, lebih rendah dari rata-rata negara berkembang.

Tingkat stunting balita Indonesia turut tercatat sebesar 36,4 persen pada 2013. Setara dengan negara seperti Malawi, Angola, dan Sierra Leone.

The Interpreter menyebut permasalahan Indonesia terletak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan korupsi. Kedua hal ini mengakibatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan tak berjalan baik. Ketimpangan pun tak kunjung teratasi.

[bim]

Baca juga:
Ma'ruf Amin: Harus Kerja Keras untuk Turunkan Stunting Jadi 14 Persen
Potret Ketimpangan RI, Harta 4 Orang Terkaya Indonesia Setara Milik 100 Juta Warga
Kisah Bu Iya Merawat Dua Anak yang Lumpuh Sejak Lahir
Kemiskinan di Pesisir Jakarta
Wapres Ma'ruf: Menghilangkan Kemiskinan dengan Bantuan Sosial Tidak Cukup
Sri Mulyani Sebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Solusi Kemiskinan

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini