Pemerintah Salurkan Anggaran PEN untuk Korporasi Lewat 6 BUMN
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk sektor korporasi yang ada di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah tersalurkan kepada enam perusahaan BUMN. Adapun penyaluran tersebut dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"PEN (korporasi) kita lihat sampai akhir Oktober ini, sudah terealisasi," ujarnya di Jakarta seperti ditulis, Rabu (28/10).
BUMN yang sudah menerima penyaluran PMN di antaranya adalah adalah PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp1,75 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp5 triliun dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp700 miliar.
"SMF adalah untuk program FLPP untuk create demand side dari permintaan rumah untuk MBR. Geodipa untuk pengembangan geothermal dieng 2 dan patuha 2 yang semuanya juga akan menarik dari sisi leverage pinjaman ADB," kata dia.
Selanjutnya diberikan kepada PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1 triliun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp5 triliun dan PT Hutama Karya sebesar Rp3,5 triliun.
"Berbagai injeksi ini sudah mulai mengalir ke sektor riil. Makanya beberapa program PSN yang sudah dijalankan lagi untuk ruas-ruas jalan tol Sumatera, kemudian untuk PMN UMKm seperti mekaar, juga kita lihat untuk PLN untuk danai listrik pedesaan," jelasnya.
Sementara itu, sedang dalam proses pipeline ada beberapa perusahaan yakni PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk pengembangan Mandalika, kemudian ada Jamkrindo serta Askrindo. Kemudian, Hutama Karya akan mendapatkan tambahan PMN lagi untuk melanjutkan penyelesaian jalan tol Sumatera.
"Untuk PMN injeksi kedua ini sedang dalam proses," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaGubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran
Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca Selengkapnya