Pemerintah perlu waspadai penambahan jumlah pengangguran setiap tahunnya
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran bertambah 10.000 orang dalam setahun terakhir. Jika dijumlahkan, total pengangguran Indonesia mencapai 7,04 juta orang dari 128,06 juta angkatan kerja per Agustus 2017.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penambahan pengangguran ini harus diwaspadai. Meskipun, jika dilihat dari total angkatan kerja, jumlah pengangguran ini belum memberikan kontribusi yang buruk ke ekonomi Indonesia.
"Jumlahnya total angkatan kerja kita tidak banyaklah ya bahwa itu (pengangguran) perlu diwaspadai itu, iya memang dan dampaknya itu tidak begitu signifikan," ujar Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (7/11).
Dia mengimbau agar peningkatan pertumbuhan ekonomi juga harus dirasakan 40 persen masyarakat lapisan bawah yang daya belinya tertekan. Untuk itu, katanya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus ke sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja seperti industri manufaktur dan perdagangan.
"Pertumbuhan ekonomi memang perlu tinggi tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja. Karena setiap tahun itu angkatan kerja kita masuk sekitar 3 juta orang. Kita harus konsentrasi ke sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja," imbuhnya.
Menurutnya, perkembangan bisnis startup atau online ini membawa dampak positif ke perekonomian Indonesia. Sebab, bisnis startup dapat menyerap tenaga kerja di tengah banyaknya bisnis ritel yang tutup.
Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan di industri pengolahan dan perdagangan. BPS mencatat industri pengolahan mengalami peningkatan dari 4,52 persen di Triwulan III-2016 menjadi 4,84 persen di Triwulan III-2017.
"Dampak ritel belum terlalu kelihatan. malah yang online-online itu banyak menyerap lapangan pekerjaan," tegasnya.
Sementara, sektor perdagangan juga mengalami pertumbuhan yang positif dengan 5,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,59 persen.
"Pertanian turun wajar lah, karena tidak begitu menjanjikan dan banyak mencari penghidupan lain, paling banyak ke industri dan perdagangan. Itu yang kelihatan sekali," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ingat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda
Denda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi 2024 Masih Suram, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnya