Pemerintah Pastikan Kelapa Sawit Masuk Dalam Perjanjian Dagang RI-Uni Eropa
Merdeka.com - Pemerintah terus mendorong agar komoditas sawit dapat masuk ke dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). Hal ini sejalan dengan misi Presiden Jokowi dalam perlindungan dan pengembangan industri sawit Tanah Air.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi memastikan pihaknya terus melakukan negosiasi perjanjian dagang dengan Eropa, salah satunya masalah sawit. Saat ini, diakuinya memang perjanjian tersebut belum tuntas dan akan diselesaikan dalam waktu dekat.
"Kami hanya memastikan bahwa negosiasi dengan uni eropa sawit akan menjadi salah satu elemen yang dinegosiasikan," katanya dalam acara Rakornas Kadin, di Jakarta, Selasa (19/11).
Menteri Retno menginginkan perjanjian dagang ini bisa menjadi jembatan bagi hubungan kerja sama yang lebih baik antar kedua pihak, khususnya di sektor industri sawit.
Riwayat Ketegangan Kelapa Sawit RI dengan Eropa
Hal ini tak lepas dari riwayat panjang ketegangan Indonesia dengan Uni Eropa terkait industri sawit. Uni Eropa kerap menilai industri sawit memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W Kamdani, menambahkan perjanjian dagang IUE-CEPA memang berjalan alot dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Dia menilai masalah ini menjadi suatu isu yang pelik di antara kedua pihak.
"Palm oil ini masalah yang masih sangat pelik dan itu ada satu chapter khusus terkait sustainable developmennya. Prinsipnya perjanjian ini punya kepentingan akan bermanfaat pada sektor-sektor yang padat karya," jelasnya
"Dari sisi yang lian, kita harus berhati-hati karena palm oil kita sekarang didiskriminasikan oleh EU. Oleh karena itu kita mencari solusinya juga melalui perjanjian ini," katanya.
Shinta mengatakan, ada dua sisi yang bisa dilihat dari permasalahan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Namun, bagaimanapun melihatnya kata dia, negosiasi harus tetap berjalan.
"Karena ini makan waktu dan kalau kita hentikan semuanya kita akan tentu saja kalah dengan negara seperti vietnam yang sudah mendahului Indonesia," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo: Tidak Lama Lagi Kita Bisa Swasembada Energi
Prabowo mengklaim rencana itu dapat terealisasi dengan memanfaatkan hasil produksi kelapa sawit yang jadi salah satu andalan Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah
Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaRentan Sembelit saat Bepergian, Ketahui Cara Mencegah dan Mengatasi Konstipasi
Sembelit merupakan masalah yang kerap dialami saat bepergian, hal ini penting untuk dicegah demi kenyamanan dan kesehatan.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaRatu Kalinyamat Resmi jadi Pahlawan Nasional Asal Jepara, Begini Sosoknya
Portugis menjulukinya sebagai sosok wanita kuat dan pemberani.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnya