Pemerintah Pastikan APBN Hadir di Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat
Merdeka.com - Pemerintah mengatakan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu dioptimalkan untuk membantu seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hingga Agustus 2021, realisasi belanja APBN tahun anggaran 2021 tumbuh 1,5 persen menjadi Rp 1.560,8 triliun.
"Kinerja APBN yang baik mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah memastikan APBN hadir di seluruh aspek kehidupan masyarakat," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan persnya, Jakarta, Jumat (24/9).
Dia memaparkan realisasi belanja barang K/L tumbuh 60,4 persen atau mencapai Rp 255,2 triliun. Kenaikan didominasi belanja Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan Badan Layanan Umum (BLU) Kelapa Sawit.
Belanja APBN berperan penting dalam pemberian bantuan sosial kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro. Lalu membiayai perawatan untuk 453,28 ribu pasien COVID-19, dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah kepada 7,6 juta siswa sekolah Kementerian Agama.
"Belanja barang oleh Pemerintah harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," ujar Menteri Johnny.
Realisasi Belanja
Selain itu, Menteri Johnny mengatakan realisasi belanja modal dalam APBN yang mencapai Rp 102,6 triliun. Ini menunjukkan upaya pemulihan kegiatan ekonomi produktif. Kenaikan didominasi Kementerian PUPR, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, dan Kemenhub. Belanja modal untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
"Realisasi anggaran perlindungan sosial untuk penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya," katanya.
Hingga 31 Agustus 2021, lanjutnya realisasi program Kartu Sembako telah disalurkan kepada 16,1 juta keluarga, PKH kepada 9,9 juta keluarga, bantuan sosial tunai kepada 10 juta keluarga. Selain itu pada program Kartu Prakerja diberikan kepada 3,6 juta peserta, subsidi upah untuk 2,1 juta pekerja, diskon listrik kepada 32,6 juta rumah tangga 450VA dan 900VA, dan BLT Desa kepada 5,5 juta kelompok penerima.
Di bidang kesehatan, realisasi belanja APBN sangat berperan penanganan Covid-19 dan PBI JKN. Antara lain meliputi pengadaan vaksin 94,5 juta dosis, insentif kepada 941,4 ribu tenaga kesehatan di pusat, dan pembayaran 96,5 juta masyarakat tidak mampu semuanya menggunakan APBN.
Sementara itu, realisasi belanja subsidi oleh pemerintah mencapai Rp 64,1 triliun. Jumlah ini terdiri dari realisasi penyaluran 8.848,1 ribu kilo liter BBM, 4.299,8 juta kg LPG, 37,68 juta pelanggan listrik, dan 36,6 Twh volume konsumsi listrik.
Menteri Johnny mengatakan pemerintah akan terus mengoptimalkan realisasi belanja hingga akhir tahun ini. Sebagai bagian dari instrumen kebijakan fiskal, APBN ditujukan untuk menstimulasi kegiatan ekonomi sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
"Pada masa pandemi seperti ini, APBN berperan besar dalam menopang ekonomi bangsa Indonesia. Melalui alokasi anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan pandemi, APBN menjadi salah satu bukti nyata kehadiran negara bagi seluruh rakyatnya," pungkas Menteri Johnny.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaPerhitungan asumsi dolar dalam perhitungan biaya Bulog menggunakan asumsi dasar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya