Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, menyatakan Kementerian Sosial akan menambah sekitar 20 persen porsi pendaftaran fakir miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada 2021 mendatang. Komitmen tersebut diikrarkannya lantaran Kementerian Sosial telah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS.

"Pembebasan DTKS besar-besaran akan kita lakukan tahun depan karena anggarannya besar, lebih dari Rp 1 triliun," ujar Menteri Juliari di Jakarta, Rabu (2/9).

Secara besaran, dia menyebutkan, porsi pendaftaran DTKS pada 2021 nanti akan ditambah 20 persen, dari sebelumnya sekitar 40 persen populasi penduduk Indonesia menjadi 60 persen.

"Bahkan yang sekarang ini DTKS porsinya 40 persen dari populasi. Tahun depan kita tingkatkan menjadi 60 persen," seru dia.

Menteri Juliari memaparkan, pihaknya saat ini bakal fokus untuk eksekusi penyaluran bansos kepada fakir miskin di DTKS. Terlebih pagu anggaran yang diajukan Kementerian Sosial untuk tahun depan telah disetujui.

"Saat ini kita fokus full dieksekusi program. Tapi sudah disetujui di pagu anggaran Kemensos tahun depan akan dialokasikan untuk pemutakhiran DTKS," ungkapnya.

Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial, Mensos Usul Tambahan Anggaran Rp875 M

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengusulkan adanya anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembiayaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Update DTKS ini diperlukan untuk pengentasan kemiskinan oleh pemerintah.

"Kita masih butuh dana Rp1,3 triliun total untuk proses verifikasi dan validasi DTKS, agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota. DTKS ini digunakan sumber bansos," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR-RI di Komplek Parlemen, Rabu (1/7).

Menurutnya update DTKS diyakini dapat membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Sebab DTKS lama yang berisi 97,3 juta data individu masih menjadi rujukan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menetapkan calon penerima berbagai program penanganan kemiskinan.

Sementara anggaran yang tersedia saat ini dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensos tahun 2021 untuk update DTKS sebesar Rp425 miliar terlampau kecil. Mengingat nilai anggaran tersebut hanya menjangkau update DTKS bagi 12,43 juta individu di 32 provinsi.

Sedangkan, DTKS di Papua, Papua Barat serta masyarakat adat terpencil di sejumlah penjuru Tanah Air belum termasuk. Alhasil upaya pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak maksimal.

"Khususnya di Papua dan Papua Barat itu memang masih tinggi (kemiskinannya). Kalau di masyarakat relatif lebih sedikit," imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebanyak Rp875 miliar atau total mencapai Rp1,3 triliun. Sehingga update DTKS ditargetkan menyasar 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

"Dengan anggaran tersebut update DTKS juga bisa menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk PKH dan Program Sembako. Ini (update data) akan semakin baik nantinya, bansos juga," tukasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com