Pemerintah Minta Pengusaha Patuh Lapor Hasil Tangkap Ikan
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merancang Rencana Pengelolaan Perikanan Tangkap Tuna, Cakalang dan Tongkol (RPP TCT) yang akan menjadi regulasi industri perikanan Tanah Air.Peneliti Madya Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP, Fayakun Satria, mengatakan RPP TCT ini perlu dipantau dalam pelaksanaannya.
Pemantauan terpenting dalam RPP TCT ini terkait pelaporan pelaku usaha akan hasil tangkapan ikan. Sebab selama ini, pelaporan hasil tangkapan ikan masih belum jadi perhatian.
"Ini kepentingan data dan pelaporan. Saya berharap dari pelaku usaha perikanan bisa melaporkan hasil tangkapan dengan baik," kata Fayakun dalam Konsultasi Publik terkait Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol (RPP TCT) secara virtual, Jakarta, Rabu (30/9).
Fayakun menuturkan laporan hasil tangkapan ikan ini sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis. Sekaligus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan ikan tangkap yang tercantum dalam RPP TCT.
Pengumpulan data ini sekaligus merefleksikan kepatuhan para pelaku usaha dalam menjalankan regulasi yang dibuat pemerintah. KKP melihat komitmen tersebut dari cara pelaporan hasil tangkapan ikan.
"Pengumpulan data yang merefleksikan kepatuhan pelaku usaha," kata dia.
Pelaporan Data Masih Minim Dilakukan di Daerah
Selain itu, pendanaan akan pelaporan data juga dinilai masih kurang. Fayakun meminta para pelaku usaha bisa mendukung hal ini.
Dia menyebut sudah ada upaya dari beberapa organisasi atau asosiasi terkait dalam hal ini. Hanya saja pengumpulan data ini dirasa belum maksimal dilakukan pelaku usaha di daerah.
"Dari daerah kita mendapati masih ada kebutuhan untuk diperkuat," katanya mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaBegini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air
Peraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini
Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca SelengkapnyaTelan Anggaran Rp824 M, Jokowi Resmikan 3 TPA di Jatim: Dapat Kurangi Masalah Sampah
Dapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaAturan Pengetatan Produk Tembakau Bisa Buat Negara Rugi, Benarkah?
Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.
Baca SelengkapnyaMencicipi Lezatnya Sala Lauak, Kudapan Khas Kota Pariaman Berbahan Dasar Daging Ikan
Wilayah pesisir Kota Pariaman begitu kaya dengan sajian olahan kuliner berbagan dasar hasil laut.
Baca Selengkapnya