Merdeka.com - Pemerintah meminta kepada sebelas perusahaan gula rafinasi yang sudah memiliki izin prinsip segera menyampaikan rencana kerja. Ini agar pemerintah bisa menfasilitasi kebutuhan lahannya.

"Penyampaian rencana kerja tersebut juga merupakan goodwill dalam mematuhi kewajiban industri gula terpadu dengan perkebunan," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Jakarta, Senin (25/5).

Lanjut Franky, BKPM bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan 1,2 juta hektar lahan untuk industri gula rafinasi. Jumlah tersebut melebihi kebutuhan lahan untuk sebelas perusahaan gula rafinasi berkisar 605 ribu hektar.

"BKPM akan memantau industri gula rafinasi yang sudah memegang Izin Prinsip untuk memenuhi kewajiban tersebut dan akan mencabut izin perusahaan yang tidak mematuhinya," katanya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan, setiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun selambatnya 3 tahun setelah beroperasi. Sejak beleid itu diberlakukan, kata Franky, BKPM tidak mengeluarkan izin baru industri gula yang tidak terpadu dengan perkebunan tebu.

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan produksi gula tebu mencapai 3,8 juta ton pada 2019.

"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan 10 pabrik gula baru, sehingga target produksi yang saat ini hanya mencapai 6.000 ton cane per day (TCD), dapat ditingkatkan hingga 10.000 TCD pada 2019."