Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah mengaku kantongi strategi tekan dwelling time jadi 2 hari

Pemerintah mengaku kantongi strategi tekan dwelling time jadi 2 hari bongkar muat peti kemas. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengaku telah mengantongi sejumlah strategi untuk menekan waktu bongkar muat pelabuhan menjadi hanya dua hari. Target dua hari merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo.

"Sebenarnya ada tadi cara itu tapi perlu perubahan sejumlah peraturan operasional itu kan menyangkut 15 K/L (kementerian lembaga)," ujarnya di Kantornya, Senin (23/5) malam.

Menko Darmin menegaskan jajaran kementerian kabinet kerja terkait masih terus mengejar target dwelling time di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II itu. "Kita memang mau mengarah ke 2 hari sesuai permintaan presiden tapi masih butuh waktu," lanjut Menko Darmin.

Langkah berikutnya, lanjutnya, adalah melakukan perubahan yang berfokus pada arah fungsi koordinasi sesuai Perpres. "Iya (fungsi koordinasi mau diperbarui), Perpresnya dibetulkan," tuturnya.

"Artinya bisa rakor di tingkat tim pengarah atau pelaksana sehingga karena aturannya aturan dirjen," imbuhnya.

Seperti diketahui, waktu bongkar muat barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok masih memakan waktu 3,3 hari. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan waktu dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dipangkas hingga hanya 2 hari saja.

Hal ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jalur distribusi barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya