Pemerintah klaim telah paksa Freeport bangun smelter di Papua
Merdeka.com - Polemik pembangunan pabrik smelter PT Freeport terus menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menilai keputusan Freeport membangun smelter di Gresik tak sesuai dengan komitmen perusahaan tersebut untuk memajukan masyarakat Papua.
Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut bicara mengenai keputusan Freeport ini. Dia menegaskan, sejak awal pemerintah sudah meminta PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Papua.
"Sejak awal kita minta itu (pembangunan smelter) di Papua, masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah tetapi Freeport. Jadi Freeport sekarang diminta membangun smelter pokoknya ya harus dekat situ," kata JK di Kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/1).
Rencana Freeport untuk membangun smelter di Gresik mulai dijajaki dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Freeport Indonesia dengan PT Petrokimia Gresik.
JK menegaskan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut tidak menggugurkan permintaan pemerintah agar Freeport membangun smelter di Papua. "Apanya dibatalkan? Hanya MoU tanah, boleh saja semua orang membuat MoU tanah," ungkap JK.
JK memahami keengganan Freeport membangun smelter di Papua karena terkendala ketersediaan listrik. "Ya (smelter) dibangun di sana, kendala pembangunan di sana itu listrik dibangun," tutur JK.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe beserta sejumlah bupati Papua menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (30/1) malam. Salah satu pembicaraan ialah mengenai PT Freeport.
Pemerintahan Papua menolak keras smelter Freeport dibangun di wilayah Gresik Jawa Timur. Wajib hukumnya pembangunan smelter Freeport berada di Papua.
"Masalah penolakan smelter Freeport. Semua elemen Papua menolak smelter dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI, saya dampingi bupati-bupati di Papua bertemu presiden, kami sepakat menolak smelter dibangun di Gresik, dasarnya apa?" jelasnya.
Menurut Lukas, infrastruktur di Papua sudah amat mendukung bila smelter Freeport dibangun di sana. Baik itu mengenai dukungan listrik, infrastruktur jalan, perizinan, atau dukungan lainnya.
Jika tidak dibangun di Papua, Lukas mengancam kepada Freeport untuk cabut dari Papua. "Kalau tak membangun di Papua, silakan keluar dari Papua. Seluruh SDA di Papua, hutan, ikan, tambang untuk kesejahteraan Papua. Wajib hukumnya bangun di Papua," tandasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri meminta Freeport Indonesia membangun Instalasi pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Papua. Ini agar dapat menimbulkan efek domino terhadap kemajuan di Indonesia timur.
Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pembangunan smelter di Papua sulit dilakukan. Sebab, daerah itu masih minim infrastruktur pendukung. Makanya, Freeport memutuskan untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.
"Sejak dari dulu diskusi soal smelter memang dilihat dari berbagai aspek. Infrastruktur dan pasokan listrik di Papua belum mencukupi," ujar Sudirman.
Jika pembangunan smelter dipaksakan di Papua. Maka itu bakal berjalan lambat dan tak sesuai dengan pembatasan waktu tertuang dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. "Kalau dibangun di Papua bakal telat dan kami pilih jalan lain," ujarnya.
Kehadiran PT Freeport di tanah Papua dianggap tidak membuat masyarakatnya maju. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sesumbar bakal mengubah anggapan tersebut dan membuat Papua makmur.
Sebagai jebolan Badan Intelejen Negara ( BIN) dan militer, Maroef dianggap mempunyai jiwa nasionalisme tinggi. Makanya tak heran banyak masyarakat menganggap Freeport di genggamannya bakal lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
"Banyak hal yang merupakan pertanyaan dari masyarakat, saya akan membuktikan kita semua komit dengan pembangunan di Papua dan nilai tambah bagi bangsa dan negara," kata Maroef di Jakarta.
Dia menambahkan kesungguhan Freeport membangun Papua dibuktikan dari rencana pembangunan smelter. Smelter akan membuat pendapatan Freeport semakin besar sehingga kemampuan membangun Papua makin signifikan.
"Kalau ini berjalan kan manfaatnya pada masyarakat bangsa dan negara khususnya Papua," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaTemui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen
Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY
Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaPerpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaSebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Penyebab Ledakan Smelter di PT ITSS Morowali yang Tewaskan 18 Orang Pekerja
Ida menyarankan polisi menjerat pihak yang bertanggungjawab atas insiden itu dengan UU Ketenagakerjaan selain KUHP.
Baca SelengkapnyaSegini Nominal Santunan Korban Ledakan Tungku Smelter di Morowali, Rp600 Juta untuk yang Meninggal
Korban meninggal dunia berjumlah 18 orang terdiri dari 10 orang tenaga kerja Indonesia dan delapan tenaga kerja asing (TKA) asal China.
Baca Selengkapnya