Pemerintah Klaim Omnibus Law Sebagai Upaya Hilangkan Budaya Suap di Birokrasi RI

Sabtu, 25 Juli 2020 11:33 Reporter : Merdeka
Pemerintah Klaim Omnibus Law Sebagai Upaya Hilangkan Budaya Suap di Birokrasi RI Konpers penangkapan Maria Pauline Lumowa. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pemerintah mengakui rumitnya regulasi di Indonesia berpotensi menghambat investasi. Utamanya dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, tentu diperlukan modifikasi regulasi. Hal ini agar pengambilan keputusan dapat segera dilakukan, terlebih menyangkut pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan birokrasi yang berbelit bisa membuat investor jengah. "Mandek di birokrasinya. Harus melalui surat ini, surat itu. Keppres ini, Keppres itu, dan lain sebagainya. Sehingga orang frustasi di sini lalu tidak jadi," kata Mahfud dalam diskusi daring, Sabtu (25/7).

"Itu yang menyebabkan investasi kita tersendat-sendat," imbuhnya.

Menko Mahfud membeberkan budaya di regulasi Indonesia masih buruk. Maka dari itu, pemerintah merumuskan Omnibus Law untuk memitigasi budaya suap.

"Agar kalau menyelesaikan sesuatu itu bisa selesai dengan pernak-pernik persoalan lainnya di dalam aturan itu," sambung Mahfud.

Menko Mahfud menilai masih banyak regulasi yang saling berbenturan satu sama lain. Maka dari itu, pemerintah menawarkan solusi perampingan regulasi melalui Omnibus Law. Namun dalam perjalanannya, gagasan ini menuai banyak kritik.

Baca Selanjutnya: Omnibus Law Hilangkan Tumpang Tindih...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini