Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyatakan program Kartu Prakerja dianggap bisa mengatasi pengangguran. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara webinar Impact Evaluation of Kartu Prakerja, Rabu (1/12).

"Melalui program kartu prakerja, diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja. Sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi," kata Febrio.

Hal itu sejalan dengan visi Indonesia di tahun 2045 yang menargetkan sebagai negara maju dan negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia, dengan beberapa prasyarat. Pertama, infrastruktur yang layak menjadi pendukung mobilitas dan mendorong pembangunan.

Kedua, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan riset. Ketiga, program kesehatan dan perlindungan sosial, pengayaan Inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri kedepan.

Keempat, perbaikan kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis birokrasi pemerintah. Kelima, pengelolaan tata ruang yang baik. Keenam, pengelolaan sumber daya ekonomi dan melalui APBN yang sehat.

"Untuk mewujudkan isi tersebut maka secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2021 dan seterusnya difokuskan untuk mendukung 6 prasyarat tersebut tentunya salah satunya adalah penguatan program vokasi dan termasuk kartu prakerja," ucapnya.

Kartu Prakerja berfungsi untuk memberikan penguatan pelatihan, dan program untuk menjaga keberlanjutan pendapatan di masa pemulihan sosial-ekonomi saat pandemi. Pentingnya peningkatan link and match dengan industri serta penguatan penelitian, pengembangan dan mendorong inovasi, serta adopsi teknologi informasi komunikasi.

SDM Indonesia yang berkualitas sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal serta berkelanjutan. Maka, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan investasi pembangunan SDM, terutama pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain bidang ini, bidang SDM juga difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas para pencari kerja baru khususnya anak muda maupun yang sedang bekerja dalam konteks ini alih profesi atau korban PHK.

Menurutnya, lembaga pendidikan idealnya menyediakan label kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Faktanya memang masih jauh dari yang diharapkan, seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Untuk menjembatani ini pemerintah berupaya memberikan tambahan keterampilan bagi angkatan kerja kita sehingga labour market kita akan menjadi lebih sehat dan fleksibel," pungkas Febrio.

Rincian Anggaran Kartu Prakerja

Dalam 2 tahun terakhir, pemerintah mencatat telah mengucurkan dana hingga Rp 20,7 triliun untuk program Kartu Prakerja. Sejak pertama kali program ini dibuka tahun 2020 hingga 30 September 2021 telah menyerap 12 juta peserta dari 34 provinsi dan 526 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menjelaskan tahun 2020, alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 5,8 juta. Namun realisasinya dana yang digunakan untuk program ini melebihi target.

"Realisasinya 5,9 juta peserta penerima manfaat dengan dana Rp 11,3 triliun," kata Febrio dalam Webinar Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja, Jakarta, Rabu (1/12).

Program tersebut terus berlanjut di tahun 2022. Febrio mengatakan Program Kartu Prakerja menjadi salah satu dari 7 program prioritas pemerintah dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Namun, ketika terjadi pandemi, program ini menjadi salah satu inovasi dari program perlindungan sosial yang diarahkan untuk akselerasi pemulihan ekonomi.

Bahkan di tahun depan, program ini akan kembali dilanjutkan dengan persentase 4,3 persen dari total alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun

"Dari alokasi dana perlindungan sosial, untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 11 triliun atau 4,3 persen," kata dia mengakhiri.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6