Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyebut bahwa program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan BLT Dana Desa berperan penting dalam menekan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan menahan laju kemiskinan di desa selama pandemi Covid-19. Hal ini berdasarkan pengalaman di sepanjang 2020.

"Pengalaman juga di 2020, Padat Karya Tunai Desa kemudian BLT Dana Desa menjadi salah satu faktor penting di dalam menahan kemiskinan di desa dan menahan jumlah pengangguran di desa itu selama pandemi (Covid-19)," ujar pria yang akrab disapa Gus Menteri dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/2).

Gus Menteri mengungkapkan, berdasarkan data BPS di Agustus 2020, tingkat TPT di desa hanya meningkat sebesar 0,79 persen. Sementara TPT di kota mencapai angka 69 persen.

"Kalau dihitung berdasarkan jiwanya, di kota penganggurannya naik menjadi 2.063.879. Sementara jumlah TPT di desa sebesar 606.121 jiwa," terangnya.

Di waktu yang sama kota juga mengalami lonjakan angka kemiskinan mencapai 0,5 persen. Sedangkan, angka kemiskinan di desa hanya bertambah sebesar 0,38 persen.

"Dapat dilihat dari jumlahnya, warga miskin kota bertambah 880.000 jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin di desa hanya sebesar 250.000 jiwa," paparnya.

"Dengan demikian pengalaman di 2020 PKTD, BLT dana desa menjadi salah satu faktor penting di dalam menahan (kenaikan) kemiskinan di desa dan menahan (kenaikan) jumlah pengangguran di desa," tambahnya.

Pemerintah Perpanjang Penyaluran BLT Desa Hingga Akhir 2021

Kementerian Keuangan menetapkan akan memperpanjang penyaluran penyaluran dana desa hingga akhir 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Virus Corona. Adapun Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa akan disalurkan secara bertahap.

"BLT dana desa diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per keluarga mulai Januari hingga Desember 2021," demikian dikutip APBN Kita, Jakarta, Sabtu (16/1).

Adapun pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 71,1 triliun atau 99,87 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sepanjang tahun lalu. Penyaluran ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan yang telah diterima Rekening Kas Desa (RKD) tahun lalu. Pada periode yang sama, akhir Desember 2019 penyaluran Dana Desa hanya mencapai 98,87 persen dari pagu alokasi.

Perbaikan tersebut terjadi karena adanya perubahan kebijakan penyaluran dana desa yang menyederhanakan proses. Perbaikan tersebut tak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah dengan mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa melalui penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa.

Pada tahun 2020, penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh KPPN. Dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) pada waktu yang bersamaan.

Sehingga Dana Desa lebih cepat diterima oleh desa dan nilainya lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Selain itu, sebagai respons atas pandemi Covid-19 dilakukan juga penyesuaian terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa yang tertuang dalam PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam kebijakan tersebut anggaran dana desa turun menjadi Rp 71,9 triliun dari sebelumnya Rp 72 triliun. Penggunaan dana desa juga dilakukan refocusing untuk BLT Desa.

Adapun ketentuan BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp 600 ribu per bulan pada 3 bulan pertama. Sedangkan untuk 6 bulan berikutnya dana BLT menjadi Rp 300 ribu per bulan.

Selain itu, beleid tersebut juga meminta redesign penyaluran Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan BLT Desa berupa simplifikasi prosedur penyaluran, relaksasi persyaratan penyaluran, dan relaksasi mekanisme penyaluran. Sehingga berdampak pada tersedianya Dana Desa untuk BLT.