Merdeka.com - Pemerintah memberikan sinyal penundaan penerapan pajak karbon untuk sektor pembangkit listrik tenaga uap. Pasalnya penerapan pajak karbon masih menunggu situasi dan kondisi ekonomi domestik maupun global membaik.

"Rencana penerapan pajak karbon akan terus kami kalibrasi, mengingat masih tingginya ketidakpastian perekonomian global," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jakarta, Senin (26/9).

Apalagi sekarang, Indonesia dan negara-negara di dunia tengah dihadapkan dengan kenaikan harga energi dan pangan. Makanya, pemerintah memilih menunda penerapannya karena kondisi ekonomi yang serba tak pasti.

"Terutama akibat pandemi dan sekarang ada kondisi tingginya harga pangan dan energi," kata dia.

Di sisi lain, Febrio mengatakan pemerintah masih melakukan berbagai pembahasan terkait skema pasar kabron. Termasuk juga dengan peraturan teknisnya yang perlu mendapat dukungan dalam pengelolaan pajak karbon.

Adapun proses penyempurnaan peraturan pendukung ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait. Mulai dari pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor terkait hingga kondisi perekonomian domestik dan global.

Sementara itu, saat ini pemerintah sedang memprioritaskan berbagai masalah yang menjadi prioritas. Termasuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga stabilitas di dalam negeri.

"Saat ini pemerintah tetap memprioritaskan fungsi APBN untuk memastikan ketersediaan serta stabilisasi dan harga pangan dalam negeri," kata dia.

Sebagai informasi, penerapan pajak karbon merupakan salah satu program pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi tersebut pemerintah harus menerapkan pajak karbon per 1 April 2022 dalam rangka menurunkan emisi karbon untuk mencapai target NDC. Namun, hingga kini penerapan pajak karbon masih belum juga dilakukan.