Pemerintah kembali ke skenario awal pengaturan BBM
Merdeka.com - Setelah memunculkan berbagai ide dan pemikiran, akhirnya pemerintah berfikir untuk kembali ke skenario awal pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Skenarionya adalah pembatasan kendaraan.
Namun, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tidak dilihat dari warna pelat kendaraan, tapi dari besaran kapasitas mesin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah masih menyusun aturan hukum dan strategi yang tepat untuk teknis di lapangan.
Setidaknya, ada tiga usulan yang tengah dipertimbangkan. "Saat ini masih disusun, ada beberapa usulan, ada 2.000 cc ke atas, 1.500 cc ke atas, 1.300 ke atas yang tidak boleh membeli BBM bersubsidi. Pemerintah melakukan pembatasan BBM ini untuk mencari azas keadilan, karena selama ini BBM bersubsidi lebih banyak jatuh ke kalangan menengah atas," ujar Jero Wacik usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Kazakhstan di Hotel Kempinsky Indonesia, Kamis (13/4).
Dia menegaskan, pengelolaan BBM sudah menjadi harga mati mengingat besaran alokasi anggaran subsidi tidak akan mampu menutup seluruh kebutuhan konsumsi BBM bersubsidi.
Jero menyebutkan, anggaran subsidi BBM yang totalnya sekitar Rp 137 triliun lebih banyak dinikmati kalangan yang tidak berhak menerima alias orang kaya. "Sebanyak 70 persen subsidi BBM sebesar dinikmati kalangan menengah atas," jelasnya.
Sampai saat ini dirinya masih menyusun teknis dan mekanisme pengaturan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. "Kalau langsung 1.300 cc atau 1.500 cc susah juga kasihan rakyatnya," pungkas Jero.
(mdk/oer)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM
Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Ungkap Kronologi Kasus Penggelapan BBM Senilai Puluhan Juta Rupiah di Serang Berakhir Damai
Kejagung menghentikan penanganan kasus penggelapan uang hasil penggelapan puluhan liter BBM senilai Rp53 juta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaKonsumsi BBM Diprediksi Naik Saat Mudik Lebaran, Begini Strategi Pertamina Agar Bensin Tak Langka
Pertamina memprediksi konsumsi BBM mengalami kenaikan sebesar 6 persen secara agregat.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca Selengkapnya