Merdeka.com - Pemerintah telah rampung membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Total ada 367 masalah yang dikantongi setelah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak.

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko mengatakan ada 2 hal yang telah dilakukan hingga pembahasan akhir kali ini rampung. Pertama adanya komunikasi politik ke parlemen, dan komunikasi publik ke jaringan masyarakat sipil.

"Akselerasi pembahasan di pemerintah diharapkan selesai hari ini, tadi sudah putus selesai, karena sebelumnya kita sudah lakukan konsinyer, dan dapat berjalan untuk ke tingkat selanjutnya," ujar dia usai Rapat Pembahasan RUU PPRT, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

"Karena penting, kita tak hanya mengundang jaringan masyarakat sipil, tetapi kami juga melibatkan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam penyusunan RUU ini, sehingga nanti tidak ada lagi alasan bahwa ini tidak melibatkan masyarakat," bebernya.

Tercatat, 239 poin berada di batang tubuh, pada penjelasan ada 128 poin. Sementara itu, di antara seluruhnya itu, ada 79 poin DIM yang menjadi substansi baru dan akan menjadi fokus pembahasan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan pada pembahasan akhir ini terjadi penambahan daftar DIM. Sebelumnya, ada 238 DIM yang dibahas sebelumnya.

"Kenapa lebih banyak? Tentu karena kami setelah kami melakukan koorinasi antar kementerian dan lembaga, juga setelah kami mendengarkan aspirasi seriap dari stakeholder," kata dia.

Ida menerangkan telah melakukan aspirasi yang sudha diatursecara hukum. Hasilnya, setiap pihak mendukung untuk RUU PPRT segera dibahas dan disahkan.

"Kementerian Ketenagakerjaan, KSP, dan kementerian/lembaga sudah melakukan pertemuan dengan kita mengkonsinyeringkan dengan DPR sehingga nanti pada proses pembahasannya akan lebih smooth," kata dia.

"Setelah ini kita baru saja melakukan rapat koordinasi, kami akan menandatangani untuk segera mengirim DIM usulan pemerintah ini kepada DPR," sambungnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com