Merdeka.com - Pemerintah Jokowi - Ma'ruf akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Ini dilakukan sebagai komitmen menjadikan Papua, bagian penting dari Indonesia.

Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi memang ingin menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama di Papua.

Berbagai langkah dan kebijakan telah dan terus dilakukan seperti program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), di mana sekitar 600 putra putri Papua belajar di sekolah terbaik. Hal itu dilakukan selain untuk menimba ilmu, juga saling mengenal dan belajar satu sama lain.

"Bukan sekadar bagaimana mengirimkan putra terbaik, di dalamnya juga menghargai lintas kultur lintas etnis agama. Pendidikan sejatinya bukan soal program belajar mengajar tapi bicara soal pendekatan kebudayaan, karena Bhineka maka Pendidikan sejatinya menanamkan saling menghargai perbedaan, percikan di Surabaya dan Yogyakarta a itu semacam pembelajaran, baik Papua dan di luar Papua, untuk terus mempertemukan kebudayaan," ujar Jaleswari dalam acara diskusi akhir pekan lalu, di Jakarta.

Dia menambahkan, pemerintah pusat memiliki komitmen tinggi untuk terus menambah tenaga pendidik di Papua. Sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah pusat, dengan terus mendorong infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, tentu saja tidak serta mengubah lebih baik, ada keterbatasan.

Akan tetapi, lanjut dia, dengan melihat anak-anak muda Papua saat ini yang telah berkiparah di banyak bidang, mulai kesenian, budaya, hingga teknologi, menjadi bukti bahwa Papua saat ini dalam situasi yang baik-baik saja. Sebab ada optimisme, ada kebersamaan yang saling menguatkan, tidak seperti dipersepsikan oleh kelompok tertentu yang mengesankan Papua mendapat diskriminasi.

Tugas menguatkan Papua, kata Jaleswari, perlu melibatkan semua komponen bangsa. Apalagi, cerita Papua sejatinya tidak seperti digambarkan pihak-pihak tertentu yang menggambarkan suram, padahal sejatinya di Papua ada optimisme yang cerah, daerah yang indah, dengan orang-orang dan pemerintah daerah yang memiliki kepedulian akan kemajuan daerahnya.

Oleh karena itu, pembangunan yang dijalankan di Papua oleh pemerintah, diharapkan menjadi landasan menuju Papua yang lebih baik dan penuh optimisme. Dia mengatakan Presiden Jokowi pun, memiliki perhatian tinggi terhadap Papua hingga datang sebanyak 13 kali dan terus mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat.

"Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk putra-putri Papua berkolaborasi bagaimana mengoptimalkan hal-hal baik sehingga tidak hanya berhenti di lima tahun ke depan, apalagi sejatinya Papua memiliki sumber daya manusia yang luar biasa hebat," jelas diam

Membangun Bersama

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, menyampaikan, pemerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional, di mana pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Meski begitu, dia mengajak agar, putra putri asli Papua yang duduk di posisi kunci, seperti artis, seniman, mereka yang duduk di pemerintahan, untuk bersama-sama membangun narasi positif Papua karena masyarakat internasional lebih percaya terhadap informasi dari warga asli Papua.

Dia pun setuju, bahwa media sosial menjadi tantangan utama. Karena itu, setiap ada narasi negatif, akan lebih baik langsung dijelaskan diklarifikasi sehingga tidak dikesankan sebagai informasi yang benar. Opini harus dibangun secara bersama sama dan terorkestrasi. Karena itu, jangan lagi terlambat untuk memberikan klarifikasi atas informasi salah mengenai Papua.

"Untuk menyelesaikan masalah Papau semua harus bermain karena permasalahan bukan satu lembaga atau per orang, ini persoalan bersama, perlu diawali berpikir sama, berkata sama, dan akan sangat manjur jika orang asli Papua yang menjelaskan mengklarifikasi, termasuk dengan menggencarkan diplomasi budaya," ucap Tantowi.