Pemerintah Jokowi Serap Rp7,36 Triliun dari Lelang 6 Sukuk Negara
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi kembali menyerap dana Rp7,36 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp17,9 triliun.
Keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, hasil lelang sukuk ini belum memenuhi target indikatif Rp10 triliun.
Jumlah dimenangkan untuk seri SPNS07102021 sama dengan penawaran masuk sebesar Rp2,05 triliun serta imbal hasil rata-rata tertimbang 3,21667 persen.
Imbal hasil terendah untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 7 Oktober 2021 ini mencapai 3,2 persen dan tertinggi 3,27 persen.
Untuk seri PBS027, jumlah dimenangkan mencapai Rp3,75 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,81872 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2023 ini mencapai Rp5,83 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 4,74 persen dan tertinggi 5,02 persen.
Untuk seri PBS017, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,4 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,73786 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2025 ini mencapai Rp2,76 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 5,7 persen dan tertinggi 6,1 persen.
Untuk seri PBS004, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,015 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,67 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Februari 2037 ini mencapai Rp2,47 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,67 persen dan tertinggi 6,85 persen.
Seri Selanjutnya
Untuk seri PBS028, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,23607 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2046 ini mencapai Rp2,69 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,16 persen dan tertinggi 7,5 persen.
Pemerintah tidak memenangkan lelang untuk seri PBS029, meski penawaran masuk mencapai Rp2,08 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,6 persen dan tertinggi 6,9 persen
Dengan hasil lelang ini, maka realisasi penerbitan sukuk negara hingga Januari-April 2021 telah mencapai Rp97,31 triliun.
Menurut rencana, pemerintah akan melakukan lelang sukuk tambahan (green shoe option), pada Rabu (21/4), untuk empat seri SBSN yaitu PBS027, PBS017, PBS004 dan PBS028, mengingat kecilnya penawaran yang dimenangkan pada lelang hari ini.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Kritik Jokowi: Utang Swasta dan BUMN Hampir USD200 Miliar
Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaKedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaJokowi Soroti Kredit Bank Masih Rendah ke UMKM, Baru Capai 19 Persen
Padahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaHasil Jokowi 'Kondangan' Pangeran Mateen dan Absen HUT PDIP: Bawa Pulang Investasi Rp7 Triliun
Estimasi investasi dari 2 negara tersebut diperkirakan mencapai Rp7 triliun.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca Selengkapnya