Pemerintah Jokowi Naikkan Tarif Pajak Penghasilan Orang Kaya Jadi 35 Persen

Kamis, 30 September 2021 18:03 Reporter : Merdeka
Pemerintah Jokowi Naikkan Tarif Pajak Penghasilan Orang Kaya Jadi 35 Persen pajak. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi menaikkan tarif pajak orang kaya Indonesia menjadi sebesar 35 persen. Kenaikan tarif pajak ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk meneruskan pembahasan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dalam pembahasan disepakati berubah menjadi RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada sidang paripurna DPR.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, kepastian penetapan RUU KUP menjadi UU akan digelar dalam rapat paripurna bersama DPR RI pada awal pekan depan. Dalam perubahan kelima atas UU 6/1983 ini, pemerintah akan memungut tarif pajak lebih besar dari orang-orang super kaya di Indonesia.

Mengutip draft RUU HPP Pasal 17, Kamis (30/9), aturan ini memuat perubahan pengenaan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Perubahan pertama berlaku pada kategori wajib pajak orang pribadi tingkat terkecil, yang batas penghasilan per tahun dinaikan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta.

Selain itu, terdapat satu penambahan kategori wajib pajak orang pribadi, yakni berpenghasilan di atas Rp5 miliar dan akan terkena pungutan pajak sebesar 35 persen.

2 dari 2 halaman

Rincian Tarif Pajak

Berikut daftar tarif pajak bagi orang super kaya yang berlaku dalam aturan perpajakan terbaru:

1. Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta, tarif pajak 5 persen

2. Penghasilan di atas Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta, tarif pajak 15 persen

3. Penghasilan di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta, tarif pajak 25 persen

4. Penghasilan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar, tarif pajak 30 persen

5. Penghasilan di atas Rp 5 miliar, tarif pajak 35 persen.

Baca juga:
Catatan Penolakan Fraksi PKS atas Hasil Pembahasan RUU KUP
Disahkan Minggu Depan, RUU KUP Jadi Aturan Baru Pajak Sembako Hingga Pendidikan
Permudah Bayar Pajak, Tilang, SIM, hingga Paspor Lewat Aplikasi BebasBayar
Selamatkan Bumi, DPR dan Pemerintah Sepakat Bahas Usulan Pajak Karbon
Ganti Nama Jadi Harmonisasi Peraturan Perpajakan, RUU KUP Dibawa ke Sidang Paripurna
Mantan Dirjen Pajak: Di RUU KUP Ada Aturan Soal DJP Langsung di Bawah Presiden

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini