Pemerintah janji tambah anggaran pengentasan kemiskinan
Merdeka.com - Konsekuensi dan kompensasi dari rencana pengendalian subsidi bahan bakar minyak dengan penetapan dua harga jual BBM jenis premium adalah tambahan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan.
Jika rencana tersebut direalisasikan, pemerintah akan memasukkan tambahan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan dalam postur perubahan APBN 2013.
"Untuk program percepatan pengentasan kemiskinan itu dari rencana nantinya ada perubahan postur kan dari mengenai kebijakan pengendalian BBM pasti akan berubah postur APBN-nya. Itu alokasinya dari sana," ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati yang ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/4).
Dia menuturkan, untuk besaran tambahan alokasi dananya masih dikaji dan belum diputuskan. Nantinya dana tersebut bisa langsung dicairkan setelah APBNP 2013 diketok.
"Kalau misalnya nanti ada tambahan alokasinya pasti nanti dibahas di APBNP kalo ada tambahan alokasi," tegas dia.
Anny menjelaskan, anggaran program kemiskinan yang telah masuk postur APBN 2013 diklaim tengah disalurkan ke rakyat miskin.
"Lho kan udah ada raskinnya, PKH, BSM juga sudah ada. Sekarang jalan dulu yang biasa nanti kalo ada tambahan alokasi dana baru kita ubah," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMuhadjir Sebut Target Penurunan Kemiskinan Kian Sulit, Capai 7,5%
Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya