Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta. Rapat kali ini untuk meratifikasi protokol ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ketujuh tentang jasa asuransi.

AFAS merupakan landasan dasar untuk menuju integrasi sektor jasa keuangan di ASEAN. Di mana sektor ini menyumbang kontribusi sekitar 52 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN di 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan melalui ratifikasi protokol ketujuh ini pemerintah akan memperjelas komitmen non-life insurance (asuransi umum) menjadi konvensional dan tafakul/syariah. Meski demikian, dia memastikan hal ini tidak akan mengubah peraturan terkait asuransi yang ada di Indonesia.

"Ini tidak membutuhkan perubahan apapun dalam peraturan Indonesia yang sudah ada," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/10).

Melalui komitmen protokol ketujuh, Indonesia menegaskan pemberian izin bagi investor ASEAN untuk membuka jasa asuransi umum, baik konvensional maupun syariah dengan batas kepemilikan asing sesuai peraturan yang berlaku yaitu 80 persen.

Hal ini tertuang dalam UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian dan PP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Peransuransian.

Sri Mulyani menilai, Indonesia perlu meratifikasi protokol ketujuh jasa keuangan AFAS tersebut agar pertumbuhan industri asuransi syariah di Tanah Air berpeluang untuk berkembang, melalui peningkatan investasi dan persaingan. Selain itu, pertumbuhan industri asuransi umum di Indonesia juga akan memperluas proteksi dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

"Melalui ratifikasi protokol ketujuh AFAS, Indonesia juga dapat memanfaatkan perluasan akses pasar yang dikomitmenkan negara mitra ASEAN," tandas dia.

Penetrasi Asuransi Indonesia Masih Rendah

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Riswinandi, mengatakan daya saing asuransi Indonesia masih tertinggal. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, penetrasi asuransi di Indonesia masih kurang dari 2 persen.

"Ini masih rendah jika dibandingkan dengan penetrasi di negara ASEAN. Seperti negara Thailand yang sudah mencapai 4,99 persen, Malaysia 4,72 persen dan Vietnam 2,24 persen," katanya dalam webinar, Kamis (24/9).

Dia mengatakan, daya saing industri asuransi di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan asuransi umum dan reasuransi adalah dukungan permodalan.

"Ini menjadi salah satu faktor penting minimnya atensi risiko asuransi di dalam negeri dan ini tentu mengarah juga ke defisit transaksi berjalan di sektor industri asuransi," katanya.

Riswinandi berharap, dukungan permodalan dari pemerintah demi mengatasi gap size perusahaan reasuransi domestik, dan makin kreatifnya perusahaan asuransi umum dalam memaksimalkan skema business to business (B2B) untuk membantu reasuransi domestik tetap tumbuh.

Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Komisaris Utama Nasional Reinsurance, Toto Pranoto. Dia mengatakan bahwa kapasitas reasuransi lokal masih relatif rendah dibandingkan beberapa perusahaan regional seperti, Everest Reinsurance asal Singapura dan National Reinsurance Corporation asal Filipina.

Maka dari itu, Toto mengharapkan adanya perusahaan reasuransi besar dalam negeri yang mampu bersaing di skala internasional.