Pemerintah ingin kode pos terintegrasi big data dorong ketepatan lokasi pengiriman
Merdeka.com - Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ikhsan Baidirus, mengatakan pemerintah bakal menata ulang skema pengalamatan rumah di Indonesia. Hal ini agar alamat yang dimasukkan pengirim barang betul-betul akurat sehingga pengiriman barang menjadi lebih nyaman dan pasti sampai.
Ikhsan menyampaikan, cara yang ditempuh adalah dengan mengintegrasikan kode pos tiap wilayah dengan data digital.
"Dari perspektif Pos, regulator bidang Pos kami ingin suatu saat, kita coba kita dorong, kode pos kita akan integrasi ke dalam teknologi digital big data yang nanti secara bersama-sama akan membuat sistem lokasi menjadi lebih akurat, mungkin dengan pemanfaatan teknologi geoposition dan satelit, bersama dengan kode pos, kita bisa langsung mendapatkan titik-titik yang lebih akurat," ungkapnya di Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (17/4).
Selain itu, dengan adanya integrasi ini, masyarakat bakal lebih mudah untuk mengecek kondisi dan posisi barang yang dia kirimkan. "Suatu saat kita bisa trace and tracking kiriman kita," kata dia.
Direktur Jasa dan Kurir PT Pos Indonesia, Agus Handoyo mengatakan ketepatan alamat memang sangat penting. Jika alamat yang dimasukkan tidak jelas, atau tidak dapat ditemukan, maka akan merugikan pengirim.
Dia mengakui, di beberapa daerah, ada beberapa kejadian, alamat tidak dibubuhkan secara lengkap oleh pengirim hingga menyusahkan bagi kurir.
"Memang harus kerja bareng, kalau di PT Pos. Pengalaman, misalnya alamat Larantuka di belakang Gereja, itu kan hanya ada di benak pengantar (kurir) karena dia sudah bertahun-tahun di situ. Mereka hafal betul rumah ini dimana, siapa saja yang ada di rumah itu ya. Jadi kalau (pengantar/kurir) yang baru, harus berpikir lagi," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Groundbreaking Pos Indonesia di IKN: Tekan Biaya dan Percepat Logistik
Pembangunan Nusantara Logistik Hub ini akan mendukung keberadaan IKN.
Baca SelengkapnyaDiresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaJanjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus
Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaDua Kantor Camat Kebanjiran, Polres Rohil Cari Lokasi untuk Logistik Pemilu
Kantor Camat bakal menjadi tempat penyimpanan logistik Pemilu sebelum dibagikan ke Tempat Pemungutan Suara.
Baca SelengkapnyaPAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen
PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca Selengkapnya