Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Gunakan Data Korban PHK Kemnaker Jaring Peserta Kartu Prakerja

Pemerintah Gunakan Data Korban PHK Kemnaker Jaring Peserta Kartu Prakerja Banyuwangi Libatkan Kades Dampingi Orang Desa Daftar Kartu Prakerja. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, M Rudy Salahudin, memastikan akan menggunakan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menjaring peserta Program Kartu Prakerja gelombang ke-IV dan selanjutnya. Adapun sebanyak 2,1 juta korban pemutusan hubungan kerja (PHK) kini tercatat di Kemnaker.

"Terdapat 2,1 juta yang saat ini sudah ada di tangan Kemnaker, dan data ini yang akan kita prioritaskan di dalam batch keempat ke depan," jelas Rudy dalam video conference, di Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Rudy, penerimaan peserta program Kartu Prakerja yang secara umum hanya memiliki porsi 20 persen pada setiap gelombang, sementara 80 persen akan diutamakan yang berasal dari 2,1 juta korban PHK yang tercatat di Kemenkaer.

"Prioritasnya setiap batch 80 persen akan diisi dari data-data yang memang betul-betul clensing dari data Kemnaker, 80 persen dari jumlah kuota tiap minggunya diprioritaskan yang terdampak," jelas Rudy.

Pendaftaran Gelombang IV Kembali Dibuka

Sebelumnya, Pemerintah akan kembali membuka pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang ke IV mulai besok, Sabtu (8/8). Adapun jumlah kouta pendaftaran yang dibuka pada gelombang ini mencapai 800.000 orang.

"Rencana kita untuk pembukaan gelombang IV dari calon penerima kartu prakerja Insya Allah akan kita buka besok, Sabtu siang jam 12 akan kita buka dengan jumlah kota ditetapkan 800.000 orang," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono.

Susi mengatakan, jumlah alokasi dana bantuan pelatihan dan insentif untuk peserta kartu prakerja gelombang IV tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Masing-masing penerima tetap mendapatkan sebesar Rp3,5 juta.

"Dengan alokasi dana bantuan pelatihan dan inisiatif masih sama masih," kata dia.

Di mana pemilik kartu ini atau peserta selama akan mendapat manfaat sebesar Rp3.550.000 per orang yang rinciannya sebesar Rp1.000.000 sebagai biaya bantuan pelatihan.

Kemudian Rp600.000 setiap bulan merupakan insentif penuntasan pelatihan yang akan diterima selama empat bulan serta survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000. Sisanya baru akan bisa digunakan ketika si penerima sudah mengikuti minimal satu kali pelatihan.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja

Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja, Kemnaker Siap Fasilitasi Pemagangan ke Jepang
Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja, Kemnaker Siap Fasilitasi Pemagangan ke Jepang

Kemnaker telah menyiapkan program pemagangan ke Jepang bagi pemuda Kabupaten Batang.

Baca Selengkapnya
Menaker: THR Pekerja Paling Lambat Cair 7 Hari Jelang Lebaran, Tak Boleh Dicicil
Menaker: THR Pekerja Paling Lambat Cair 7 Hari Jelang Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Sampai saat ini, Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi karyawannya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026

Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Temukan Ratusan Data Penerima KJMU 2023 Tak Penuhi Syarat
Pemprov DKI Jakarta Temukan Ratusan Data Penerima KJMU 2023 Tak Penuhi Syarat

Adapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia
TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia

TKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya