Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengundang sejumlah menteri untuk membahas antisipasi evaluasi Amerika Serikat terhadap generalized system of preferences (GSP) Indonesia. GSP adalah negara yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk dari negara maju.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Ya kita sedang menyiapkan ya, tentu saja GSP itu fasilitas yang diberikan AS ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Fasilitasnya itu kita bisa mengekspor barang ke sana dengan bea masuk rendah," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/7).

Menko Darmin mengatakan, Amerika Serikat menganggap Indonesia sebagai salah satu negara yang menyebabkan neraca perdagangan negara tersebut defisit. Selain Indonesia, dalam daftar Amerika Serikat ada juga Brasil dan Kazakhstan.

"Sekarang AS menganggap Indonesia itu masuk sebagai negara yang membuat dia defisit besar. Kita nomor 16 apa. Dia mau review, ada Brasil Kazakhstan. Ini fasilitas dia. Kita lakukan meyakinkan dia. Tapi tentu saja yang putuskan dia. Kita tentu jadi lebih mahal barang-barannya," jelasnya.

Pemerintah hingga kini telah berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Rencananya pemerintah juga akan mengirim tim negosiasi pada Akhir Juli mendatang.

"Sudah ada komunikasi. Pagi ini kita mau rapat untuk siapkan bahan-bahan Menteri Perdagangan bertemu dengan Menteri Perdagangan sana. Enggak lama juga paling akhir bulan ini," tandasnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar USD 1,8 miliar apabila perlakuan GSP terhadap 124 produk Indonesia ke Amerika Serikat dicabut. Generalized System of Preference (GSP) yaitu negara yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk dari negara maju untuk produk-produk ekspor negara berkembang dan miskin.

"Dan pembaruan fasilitas GSP kalau saya tidak salah sekitar USD 1,8 miliar dari total ekspor kita ke AS. Sekarang sekitar USD 19 miliar ya. Sekitar 10 persen dari ekspor kita itu mendapat fasilitas GSP biaya yang lebih rendah," ujar Mari saat ditemuidi Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/7).