Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah gandeng 40 bank salurkan FLPP Rp 4,5 triliun di 2018

Pemerintah gandeng 40 bank salurkan FLPP Rp 4,5 triliun di 2018 perumahan. ©2012 Merdeka.com/sapto anggoro

Merdeka.com - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 40 Bank Pelaksana untuk penyaluran dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) di tahun 2018.

Penyaluran dana FLPP untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 4,5 Triliun, terdiri dari Rp 2,2 Triliun dari DIPA dan Rp 2,3 Triliun dari optimalisasi pengembalian pokok, untuk 42.000 ribu unit rumah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan sebagai bentuk dukungan kepada para bank, pihaknya akan memberikan daftar pengembang untuk kemudian dapat dipilih oleh pihak perbankan.

"Nanti ada daftarnya. Bank tinggal pilih yang mana. Bukan kami yang mengarahkan. Kami hanya memilah pengembang-pengembang mana yang kira-kira eligible, bisa diajak kerja sama pengembangan perumahan FLPP ini," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).

Diketahui hingga 19 Desember 2017, realisasi PPDPP telah mencapai Rp 30,68 triliun dengan 517.558 unit rumah. Ada pun penerima FLPP terdiri dari 73,94 persen pegawai swasta, 7,68 wiraswasta, 12,78 persen Pegawai Negeri Sipil, 4 persen TNI/Polri, dan 1,59 persen lainnya.

Dia menegaskan bahwa yang paling penting dari kesuksesan program FLPP ini adalah kualitas rumah yang dibangun. Sehingga, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dalam pembangunan rumah.

"Ke depan. Saya ingin lindungi costumer lebih. Dalam arti banyak sekali komplain soal para pengembang. Sudah akad belum dibangun. Sudah dibangun belum bisa ditempati. Apalagi kalau pakai FLPP ada uang negara di situ saya bertanggung jawab untuk melindungi," tegasnya.

Berikut Bank Pelaksana yang melaksanakan PKO terdiri dari 6 Bank Nasional den 34 Bank Pembangunan Daerah.

1. Bank Arta Graha internasional

2. Bank Rakyat Indonesia

3. Bank Negara Indonesia

4. Bank Mandiri

5. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

6. Bank Mayora

7. Bank Sumut

8. Bank Riau Kepri

9. Bank Nagari

10. Bank Jambi

11. Bank Sumselbabel

12. Bank BJB

13. Bank DKI

14. Bank Jateng

15. Bank BPD DIY

16. Bank Jatim

17. Bank NTB

18. Bank NTT

19. Bank Bali

20. Bank Kaltimtara

21. Bank Kalbar

22. Bank Kalsel

23. Bank Kalteng

24. Bank SulutGo

25. Bank Sulteng

26. Bank Sultra

27. Bank Sulselbar

28. Bank Papua

29. Bank BRI Syariah

30. Bank Syariah Mandiri

31. Bank Aceh

32. Bank Sumut Syariah

33. Bank Jambi Syariah

34. Bank Sumselbabel Syariah

35. Bank BJB Syariah

36. Bank Jateng Syariah

37. Bank Jatim Syariah

38. Bank Kaltimtara Syariah

39. Bank Kalsel Syariah

40. Bank Sulselbar Syariah

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut

Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut

Data LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.

Baca Selengkapnya
Belum Optimal Tagih Utang Negara, Jokowi Perpanjang Masa Tugas Satgas BLBI

Belum Optimal Tagih Utang Negara, Jokowi Perpanjang Masa Tugas Satgas BLBI

Satgas BLBI baru mengumpulkan aset dan PNBP dari para obligor dan debitur sebesar Rp35,19 triliun.

Baca Selengkapnya
Dikeluhkan Soal Modal saat Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Janjikan Kredit Bunga Ringan Khusus Pedagang

Dikeluhkan Soal Modal saat Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Janjikan Kredit Bunga Ringan Khusus Pedagang

Ganjar bicara memiliki program bernama Kredit Lapak, kredit murah khusus untuk para pedagang pasar saat menjabat Gubernur Jateng.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya