Pemerintah Fokus Tekan Kemiskinan Ekstrem
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada di level 8,7 persen di tahun 2020. Angka ini menurun dari garis kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen.
"Jadi sudah di bawah 9 persen tapi memang tidak bisa mencapai batas bawah yaitu 8,5 persen. Kalau kita lihat satu tahun terakhir tingkat kemiskinan bisa diturunkan 0,82 persen atau 1,82 juta jiwa. Antara Maret 2018 dan Maret 2019," kata dia, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8).
Dia mengakui, penurunan tingkat kemiskinan menjadi lebih pelan. Sebab yang saat ini yang harus dihadapi pemerintah adalah tingkat kemiskinan yang tergolong ekstrem.
"Perlu kami sampaikan ketika kemiskinan kita memasuki single digit, maka upaya penurunan dengan sendirinya akan menjadi lebih pelan. Karena yang kita hadapi adalah kemiskinan yang sifatnya ekstrem, yaitu penduduk yang hidup di bawah 80 persen dari garis kemiskinan," jelas Bambang.
Dia menjelaskan, sebagian besar dari masyarakat tersebut tinggal di pedesaan, kemudian tersebar di berbagai tempat yang relatif terpencil, seperti di kepulauan, di pegunungan, di perbatasan dan kebanyakan di wilayah yang disebut sebagai wilayah 3T.
"Di mana mereka masih sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, dan juga sulit mendapatkan kesempatan berusaha," ujar dia.
Karena itu, berbagai program yang sudah dibuat pemerintah, seperti dana dana desa maupun bantuan sosial tepat sasar harus terus didorong. Dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan dan pergerakan ekonomi masyarakat.
"Karenanya yang namanya dana desa dan transfer daerah secara umum maupun dalam bantuan sosial tepat sasaran itu perlu terus didorong untuk memenuhi pelayanan dasar yang berkualitas tadi sekaligus menggerakkan ekonomi produktif masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian BUMN melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya