Pemerintah dorong swasta terlibat proyek satu juta rumah sederhana
Merdeka.com - Pemerintah mendorong pengembang swasta terlibat dalam pembangunan satu juta rumah tahun ini. Rencananya proyek hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu digulirkan April mendatang.
"Proyek ini penting bagi masyarakat. Bilang (pengembang) percaya saja sama pemerintah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (11/3).
Basuki mengklaim sudah banyak pengembang berkeinginan terlibat dalam proyek tersebut.
Sebelumnya, Managing Director AKR Land Development Widijanto menyatakan belum berminat terlibat dalam proyek rumah sederhana. Pengembang swasta itu malah lebih antusias membangun hunian untuk masyarakat kelas menengah.
"Kami masih memantau dulu. Itu rencananya (satu juta rumah) bagaimana? Bukan berarti kita tidak mau ikut," kata Widijanto.
Sekedar mengingatkan, pendanaan megaproyek itu berasal dari tiga kantong:
1. Anggaran Kementerian Rp 6,4 Triliun
Mencakup pembangunan 85.500 hunian untuk pekerja/buruh, nelayan dan PNS senilai Rp 4,2 triliun. Rinciannya, 9.500 rumah susun (95 twinblock), 6 ribu rumah khusus, dan 70 ribu rumah swadaya.
Kemudian 12.800 hunian untuk TNI/Polri senilai Rp 2,2 triliun. Terdiri dari 11 ribu rumah susun (110 twinblock), dan 1.800 rumah khusus.
2. Bendahara Umum Negara Rp 5,3 Triliun
Pembangunan hunian masuk dalam alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR). Dan bantuan uang muka dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) alias subsidi kredit perumahan.
Ada sekitar 235.700 hunian akan dibangun lewat skema ini. Terdiri dari 4 ribu unit rumah susun, 231.700 unit rumah tapak.
3. Perumnas, Bapertarum, dan BPJS Rp 63,5 Triliun
Pembangunan hunian masuk alokasi belanja oleh pembiayaan swasta, lembaga keuangan, dan BUMN sebanyak 666 ribu hunian dengan biaya investasi yang diperlukan sekitar Rp 63,5 triliun.
Terdiri dari 36 ribu hunian oleh BUMN Perumnas, 500 ribu hunian oleh BPJS Ketenagakerjaan, 100 ribu unit oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), dan 30 ribu hunian oleh Pemerintah Daerah.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Insentif Pajak Dongkrak Pembelian Properti, Kenaikan Suku Bunga Geser Tren KPR
Di akhir 2023, penambahan inventori baru pada proyek perumahan naik hingga dua kali lipat, sementara permintaan akan rumah baru juga naik hingga 27 persen.
Baca SelengkapnyaIbu Rumah Tangga di Blitar Bikin Sabun dari Rempah-rempah, Terjual hingga Singapura Omzetnya Jutaan Rupiah per Bulan
Berawal dari kekhawatiran tak berkontribusi baik pada lingkungan, Khomsatun memproduksi sabun alami
Baca SelengkapnyaBangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaKisah Ibu Asal Madiun Jualan Pentol Tepung Kanji di Rumah, Omzetnya Capai Rp6 Juta per Hari
Ia berhasil membeli tanah, membangun rumah, hingga membeli mobil
Baca SelengkapnyaJadi Kuli Pemotong Rumput di Malaysia, Pasutri TKI Ini Berhasil Bangun Rumah Mewah Bak Istana di Kampung Halaman
Ada bangunan megah nan mewah di perkampungan Madura. Bangunan berlantai dua itu menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaKejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tugaskan Unhan Bangun Rumah Terapung Murah, Harganya Rp150 Juta per Unit
Penugasan ini diberikan lantaran Prabowo menilai pembangunan Giant Sea Wall tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Lebih Pilih Konstruksi Swasta Dibanding BUMN: Lebih Murah dan Cepat
Menurutnya, harga jasa konstruksi BUMN lebih mahal ketimbang swasta.
Baca Selengkapnya