Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah dorong PGN bentuk anak usaha

Pemerintah dorong PGN bentuk anak usaha

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah mendorong PT PGN (Persero) untuk membuat anak perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memisahkan fungsi antara PGN sebagai pengangkut gas (transporter) dan penjual gas (trader).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan PGN harus mengikuti aturan yang telah dibuat di Indonesia. Sementara aturan untuk PGN mendirikan anak usaha, telah ada dalam peraturan tersebut. "Ini kita akan dorong, PGN harus menyiapkan diri untuk mempunyai dua organisasi. Kalau itu aturan udah ada, tinggal PGN saja action," katanya di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (28/6).

Dia mengaku telah menyampaikan aturan tersebut kepada pihak PGN dan PGN harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. "Secara keras belum, tapi saya sudah sampaikan, ini lho aturannya," katanya.

Sebelumya, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk menolak adanya reposisi perseroan yang banyak dikatakan sebagai transporter dan trader. Pasalnya, PGN memiliki jaringan transmisi distribusi paling lengkap berskala nasional.

Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan posisi tersebut juga tidak menyalahi Peraturan Menteri (Permen) nomor 19 tahun 2009 dan Undang-undang migas nomor 22 tahun 2001. "Saya enggak setuju, sekarang gini deh sudah terbukti selama ini yang  membangun skala nasional, skala propinsi di jaringan transmisi distribusi lengkap hanya kita, padahal peraturan dan undang-undang itu bebas kok," kata Hendi.

Hendi juga mengklaim perusahaan niaga gas yang lain tidak akan mampu menandingi PGN karena perusahaan niaga tersebut hanya mampu sebagai trader, tidak mampu sebagai transporter. "Kalau kita enggak ngerjain ya enggak ada," tegasnya.

 

(mdk/rin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran
Pemerintah Ancam Polisikan Pengusaha yang Tahan Stok Pangan Saat Ramadan dan Lebaran

Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Baca Selengkapnya
Prosedur Adopsi Anak, Salah Satu Syaratnya Harus Punya Penghasilan Layak
Prosedur Adopsi Anak, Salah Satu Syaratnya Harus Punya Penghasilan Layak

Setelah masa pengasuhan sementara selama 6 bulan hasilnya baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Baca Selengkapnya