Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Lewat Perpanjangan Diskon Pajak
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan tetap memberikan berbagai stimulus di sektor keuangan. Instrumen APBN bakal terus dimanfaatkan untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi. Salah satunya penggunaan APBN untuk membiayai berbagai insentif pajak yang diperpanjang sampai akhir 2021.
“Insentif pajak mayoritas kita perpanjang sampai dengan Desember. Program-program prioritas dari pemerintah kita berikan untuk memastikan supaya ada kegiatan padat karya," kata Suahasil dikutip dari situs Kemenkeu.go.id, Jakarta, Sabtu (7/8).
Bagi dunia usaha, pemerintah akan memberikan bantuan kepada UMKM dan korporasi. Mulai dari subsidi bunga , penempatan dana, penjaminan kredit hingga bantuan produktif bagi usaha mikro.
"Penjaminan kredit dan bantuan produktif usaha mikro kita berikan. Ini adalah untuk membantu dunia usaha,” kata dia.
Suahasil meminta kepada dunia perbankan khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar terus meningkatkan efisiensi. Sebab di masa depan akan ada perubahan dalam bekerja dengan gaya yang berbeda.
“Kita akan lebih go digital, kita harus memiliki new way of working," kata dia.
Dia berharap fungsi perbankan yang melakukan intermediasi bisa mendorong semua level pelaku usaha. Mulai dari yang mikro, menengah, hingga besar agar bisa mencari sumber-sumber pertumbuhan baru.
Suahasil memberikan apresiasi kepada perbankan yang membantu dunia usaha untuk beradaptasi di tengah kondisi pandemi Covid-19.
“Saya ingin juga outreach kepada dunia usaha, terus upayakan kegiatan ekonomi, perbankan terus upayakan intermediasi, kita tumbuhkan credits growth. Pertumbuhan kreditnya mengikuti pertumbuhan ekonominya kemudian juga naik,” sambungnya.
Perbankan yang memiliki fungsi intermediasi diharapkan bisa melakukan outreach ke dunia usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kredit di perekonomian Indonesia.
“Fungsi perbankan untuk melakukan pembinaan dunia usaha dilakukan karena di situ ada bisnis. Fungsi intermediasi dilakukan juga karena itulah yang menjadi gerak ekonomi kita ke depan,” ujarnya.
Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Lembaga Penjamin Simpanan dalam KSSK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan. Apalagi dengan pemulihan ekonomi yang mendorong inklusi keuangan secara bersamaan dan mendorong pendalaman sektor keuangan kita. Sehingga momentum pemulihan ini harus digunakan untuk mendorong ketiganya
“Kita menjaga dari keseluruhan otoritas. Kita menjaga stabilitas sistem keuangan, pada saat yang bersamaan kita ingin mendorong inklusi keuangan,” kata dia.
Peningkatan gerak ekonomi masyarakat diharapkan terus konsisten seiring dengan akselerasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Sejalan dengan vaksinasi yang masih berlangsung, Wamenkeu berharap seluruh masyarakat terus disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk menahan peningkatan kasus Covid-19.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kisah Nasabah PNM Mekaar, Ambil Kredit Rp5 Juta Kini Bisa Ekspor Produk Hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaJokowi untuk AO dan Nasabah PNM: Saya Sangat Menghargai Kerja Keras Semuanya
Pertumbuhan nasabah PNM yang begitu pesat hingga kini berada di angka 15,2 juta nasabah.
Baca SelengkapnyaADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik
ADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaDianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Kepastian hukum mempermudah jalan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Baca Selengkapnya