Merdeka.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, menyarankan pemerintah untuk melibatkan para ahli dalam menyusun kebijakan pandemi Covid-19. Menurutnya, pengambilan keputusan maupun kebijakan di situasi sekarang harus mengutamakan informasi dan ilmu pengetahuan.

"Perlunya untuk kita mengarusutamakan informasi data ilmu pengetahuan di dalam setiap pengambilan keputusan. Para ahli banyak, stok orang-orang pintar di masing-masing bidang tersedia di semua negara ada, namun pemanfaatan itu tidak ada," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (11/7).

Dia mencontohkan negara-negara maju seperti Jerman, Korea Selatan, dan China sangat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengurangi tensi persoalan utama di sektor kesehatan. Namun di Indonesia sendiri, kata dia, dirasa belum untuk melakukan hal tersebut.

"Menurut saya itu yang membuat pemerintah tidak cukup mudah mengambil pilihan-pilihan kebijakan ketika dia berada pada posisi yang semacam itu," kata dia.

Dalam skala kecil saja, bisa tercermin dari penanganan persoalan Covid-19 di rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki cara berbeda-beda untuk meresponnya. Tak hanya itu, perusahaan, hingga beberapa universitas memiliki kebijakan berbeda dalam upaya penanganan yang berbeda-beda pula.

"Tentu saja tidak bisa kita katakan bagus, apalagi sempurna atau lengkap tapi dengan pembelajaran yang ada itu ada perubahan-perubahan perbaikan yang terus dilakukan. Saya kira pilihan dari banyak aspek kita banyak, kita bukanlah negara yang buruk bila dibandingkan dengan negara-negara lain," kata dia.

Kebijakan Pemerintah Hadapi Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan beberapa kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal itu dia sampaikan dalam webinar World Bank Seminar: Crisis Response and The Future of Recovery - Indonesia's Experience in the Time of Covid-19 beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu dia menjelaskan di awal terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung turisme atau pariwisata. Kemudian, menyadari dampaknya yang makin luas, interaksi terbatas, perusahaan banyak bangkrut, tidak bisa membayar pajak, maka penerimaan negara turun namun anggaran kesehatan dan jaring pengaman sosial dan penyangga ekonomi meningkat. Pada akhirnya pemerintah merevisi defisit dari di bawah 3 persen menjadi di atas 3 persen.

"Awalnya kami mendesain defisit 1,76 persen dari PDB. Insting pertama setelah ekonomi lumpuh, ini bisa melewati di atas disiplin fiskal 3 persen. Lalu kami mendesain agar tidak lebih dari 5 persen. Pada saat itu, merujuk flu Spanyol yang terjadi selama 2 tahun, saya tambahkan 1 tahun lagi, mungkin defisit tersebut bisa dikembalikan lagi ke disiplin fiskal 3 persen setelah tiga tahun," jelasnya seperti dikutip dari laman kemenkeu, Kamis (9/7).

Bendahara Negara ini mengatakan, anggaran kesehatan penting untuk pertama kali dianggarkan. Kedua, untuk jaring pengaman sosial harus diperluas untuk akar rumput terutama untuk sektor informal dan UMKM. Ketiga, Kemenkeu menginstruksikan di Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemda mulai refocusing dan realokasi anggaran.

"Karena saya berpengalaman dengan penganggaran, kementerian, kelakuan dan karakteristik belanja Pemda, bank, makanya saya tahu informasi dan pengetahuan mengenai respon apa yang bekerja. Menciptakan confidence, memberikan guidance, menyediakan sumber, dan di waktu yang sama, berpikir selangkah ke depan apa yang akan terjadi. Itu adalah pertimbangan meredesain anggaran," jelasnya.

Dia melanjutkan, tantangan selanjutnya adalah penganggaran untuk tahun 2021 dimana tahun 2020 saja penerimaan sudah kolaps. Namun dia optimistis bahwa krisis akibat pandemi Covid-19 bisa dijadikan momentum untuk mereformasi banyak sektor seperti sistem kesehatan nasional universal, perbaikan data penerima jaring pengaman sosial, dan cara membantu UMKM yang tepat sasaran.

"Krisis Covid-19 ini kami jadikan momentum untuk mereformasi sistem kesehatan seperti BPJS yang tidak sustainable. Kedua, jaring pengaman sosial untuk mencover 29 juta rumah tangga di Indonesia. Data penerima yang tidak update sejak 2015 merupakan permasalahan baik terkait inclusion-exclusion error atau terkait data yang dikeluarkan Pemda dan Pemerintah Pusat. Kemudian masalah UMKM, kita perlu membantu 64 juta UMKM. Kita perlu nama dan alamat mereka, tapi kita tidak punya walau kita punya rekening penerima, tapi itu tidak ada. Jadi kita harus menghadapi bagaimana kita bisa meraih mereka. Itu semua perlu reformasi," tegasnya.