Pemerintah Diminta Tegas ke Perusahaan Langgar Kebijakan Harga Rokok

Selasa, 6 April 2021 15:00 Reporter : Merdeka
Pemerintah Diminta Tegas ke Perusahaan Langgar Kebijakan Harga Rokok Rokok. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) dalam negeri. Namun, langkah ini masih berbagai kendala. Salah satunya prevalensi pengkonsumsi rokok anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Masalah pengendalian tembakau ini menjadi beban khususnya saat Indonesia juga masih belum pulih dari pandemi Covid-19.

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Hasbullah Thabrany mengatakan keprihatinannya atas pengendalian tembakau yang masih belum maksimal.

"Kita sangat prihatin selama satu tahun pandemi Covid-19 ini, belum terlihat penguatan pengendalian rokoknya," ujarnya dikutip Selasa (6/4).

Dalam hal ini, Hasbullah mengajak konsumen untuk lebih cerdas agar tidak membelanjakan uangnya untuk produk yang desktruktif seperti rokok.

Dia menyoroti bahwa pengendalian tembakau juga sulit terjadi karena adanya pelanggaran harga dalam penjualan rokok di pasar sehingga masyarakat makin mudah membeli rokok. Dia berharap pemerintah khususnya pemerintah daerah bertindak tegas soal pelanggaran harga.

"Harusnya pemda-pemda ikut melindungi rakyatnya bahwa harga rokok yang makin murah justru meracuni rakyat di daerahnya dan meningkatkan risiko sakit masa depan dan juga Covid-19, jangan pula pemda membiarkan perusahaan atau pedagang memberikan kemudahan,” kata Hasbullah.

Sebelumnya, Rama Prima Syahti Fauzi Analis Kebijakan Madya Kedeputian Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK mengatakan apabila pengendalian konsumsi tembakau diabaikan, perokok anak dapat mencapai 30 persen.

Dia mengatakan bahwa harga rokok yang tetap terjangkau atau murah menyebabkan pengendalian konsumsi jadi tidak optimal.

"Ada ketidaksesuaian harga jual eceran dengan harga transaksi pasar," ujarnya.

Ketidaksesuaian harga jual eceran (HJE) dan harga transaksi pasar (HTP) ini terjadi karena masih banyak ditemukan produk rokok dijual di bawah harga yang sudah ditetapkan.

Pemerintah pada peraturan Kemenkeu dalam PMK No 198 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pabrikan harusnya menjual produknya sebatas 85 persen HJE, alias tidak boleh lebih rendah dari batas itu.

"Dampak tidak sesuainya HTP ini menyebabkan harga rokok tetap terjangkau dan pengendalian konsumsi tidak optimal. Pengawasan harus diperketat karena tidak akan efektif kalau tidak ada sanksinya bagi perusahaan yang melanggar," ujarnya.

Baca Selanjutnya: Perusahaan Menekan Margin...

Halaman

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Industri Rokok
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini