Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah diminta tak hanya andalkan utang

Pemerintah diminta tak hanya andalkan utang utang. shutterstock

Merdeka.com - Pokok pendahuluan asumsi makro ekonomi dan postur anggaran negara 2015 telah disusun dan diajukan pemerintah ke DPR. Salah satu sorotan DPR terkait anggaran negara adalah masalah utang pemerintah.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Chusnunia Chalim mendesak pemerintah membenahi komposisi anggaran agar defisit tidak terus melebar. Dengan terjaganya defisit maka pemerintah tidak perlu menambah utang untuk menutupi ini.

"Kebijakan anggaran, defisit fiskal anggaran 2015 sekitar 1,7-2,5 persen dari PDB karena kebijakan fiskal lebih ekspansif. Tapi ini jangan sampai melebar seperti tahun ini. Membayarnya jangan ambil utang dari SBN, dan harus hati-hati melihat ini, jangan sampai ada masalah dalam pembayaran," ucap Chusnunia dalam menyampaikan pendapat fraksi PKB di sidang paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).

Secara umum dia memprediksi perkembangan perekonomian Indonesia pada 2015 akan semakin stabil. Dia berharap kondisi ini secara nyata bisa berdampak langsung ke masyarakat berupa pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

"Belanja negara 2015 harus bisa turunkan kemiskinan dan pengangguran," tegasnya.

Dalam penyusunan anggaran tahun depan, pemerintah juga disarankan mengejar pendapatan negara dari sektor pajak. Terlepas dari itu, yang juga harus diwaspadai adalah potensi pembalikan arus modal asing.

"Mencermati pembalikan dana asing tiba tiba karena kita menganut sistem devisa bebas," tutupnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah

Kemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah

Mereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Ingat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda

Ingat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda

Denda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya