Merdeka.com - Ekonom Senior, Faisal Basri meminta pemerintah tidak menekan kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, tekanan dan banyaknya tuntutan yang berlebih justru akan mempengaruhi kinerja BUMN menjadi buruk.

"Jangan paksa macem-macem, cakep banget buat BUMN. Jangan ada beban tambahan. Kan sekarang ini ada beban tambahan," kata dia saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (31/8).

Dia khawatir, jika pemerintah mendorong BUMN melebihi normal, dunia usaha dan swasta justru akan berbondong-bondong keluar. Bahkan, semakin besar peranan BUMN nantinya justru semakin turun pula pertumbuhan ekonominya.

Dia mencontohkan. Misalnya saja terjadi di PT Pertamina (Persero). Perseroan didorong pemerintah menciptakan bahan bakar hayati atau biofuel seperti B100. Sementara B100 itu harganya Rp18.000. Di tambah, Pertamina harus menanggung biaya subsidi tersebut.

"Subsidinya berapa? pemerintah kan tidak punya kemampuan subsidi. Tanggung sendiri Pertamina. yang untung siapa? Yang punya biofuel," kata dia.

Fasial menambahkan, jika kemudian Menteri BUMN, Erick Thohir menargetkan perusahaan pelat merah meningkat PDB-nya itu bukan sama sekali tujuan BUMN dan bangsa. Sebab, BUMN jadi ujung tombak.

"Pertamina bisa jual dengan harga kompetitif. jadi saya amat takut dengan cara-cara (penekanan). Jadi ayo kita lihat BUMN sebagai katalisator yang perannya lebih fair, akan meningkat lebih natural. Jangan sampai membahayakan," tandas dia.