Pemerintah diminta selesaikan hal ini sebelum lelang wilayah kerja

Kamis, 30 Agustus 2018 16:46 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Pemerintah diminta selesaikan hal ini sebelum lelang wilayah kerja Kilang. Ilustrasi shutterstock.com

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan 16 lelang wilayah pertambangan mineral dan batubara (minerba), yakni 6 wilayah dalam status Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sedangkan 10 wilayah di antaranya akan dilelang oleh pemerintah daerah setempat dengan Izin Usaha Penambangan (IUP).

Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP), Aryanto Nugroho mengatakan pihaknya merekomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk tidak memproses usulan lelang WIUP yang belum menyelesaikan penataan IUP.

"Yang non CnC dicabut dulu. Yang masih nunggak piutang diselesaikan dulu, yang belum bayar reklamasi itu dicabut dulu baru dilelang. Jangan masih banyak masalah terus kita bikin baru. Bersihkan dulu yang bermasalah baru kita bicara lelang," kata dia, saat ditemui, di Kedai Tjikini, Jakarta, Kamis (30/8).

Selain itu, pihaknya berharap pemerintah pusat maupun daerah selektif dalam menentukan perusahaan tambang yang ikut lelang maupun yang nanti memenangkan proses lelang wilayah usaha pertambangan.

"Jangan sampai pemiliknya adalah mereka yang bermasalah. Hanya ganti baju. Harus pastikan tidak terhubung dengan yang bermasalah. Apa dia punya wilayah yang bermasalah, misalnya dia punya tambang di daerah lain yang non CnC," tandasnya. [azz]

Topik berita Terkait:
  1. ESDM
  2. Tambang
  3. Ekonomi Indonesia
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini