Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf terus menggalakkan pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal itu dilakukan untuk menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Riset Centre of Reformon Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, pemerintah memang tidak mungkin secara terus-menerus mengandalkan APBN untuk membiayai infrastruktur. Sehingga, perlu melibatkan pihak-pihak swasta untuk membantu pembiayaan.

"Nah fokus kita bagaimana maksimalkan peran dari swasta. Kalau ada swasta berarti ngomongin ada dua, mau atau mampu?" kata Piter dalam diskusi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11).

Piter mengatakan selama ini justru banyak pihak-pihak swasta yang justru protes dikarenakan tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. Dia memandang, keterlibatan swasta hanya diberikan pada pihak-pihak terkait saja.

"Tapi masalahnya sejauh mana swasta kita mampu? Yang ada yang itu lagi, itu lagi, dan itu lagi," imbuh dia.

Di samping itu, Piter juga mengungkapkan persoalan besar yang menghambat peran swasta untuk terlibat membangun infrastruktur. Salah satunya adalah kendala pembiayaan.

"Pembangunan infrastruktur butuh biaya besar sementara persoalan utama di swasta bahkan di perekonomian tidak punya uang," pungkasnya.

Keterlibatan Swasta Diperbesar

Bank Indonesia (BI) berharap keterlibatan pihak swasta menjadi investor di proyek-proyek pemerintah semakin diperbesar. Sebab, proyek infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) dibutuhkan sebesar Rp6.000 triliun.

Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, menjelaskan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sendiri tiap tahunnya hanya sebesar Rp240 triliun atau senilai Rp1.000 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

"Dari Rp6.000 T ke Rp1.000 T artinya kan ada Rp5.000 triliun gapnya. Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11).

Ke depan, pihaknya berupaya keras untuk meningkatkan komitmen untuk menjalin sinergi dengan pihak swasta. "Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan. Karena berbagai pihak yang masih berpotensi di negara ini ya kita gerakkan lah," ujarnya

Selain itu, sektor lain pun juga akan banyak dilibatkan pihak swasta sehingga tak terbatas pada ruang lingkup pembangunan infrastruktur semata.

BUMN Diminta Tak Kuasai Proyek Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perusahaan swasta diberikan ruang lebih banyak dalam mengemban proyek infrastruktur di Indonesia. Dia mengaku, banyak komplain dari perusahaan swasta perihal pengembangan proyek yang sebagian besar dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Banyak yang mengeluh ke saya, kontraktor lokal, provinsi, 'Pak kok semuanya diambil BUMN', ini saya sudah perintahkan, tidak sekali dua kali," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/11).

Oleh karenanya, dalam 5 tahun ke depan Jokowi berharap swasta mendapat peran besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Karena ternyata, realisasi pembiayaan swasta terhadap berbagai proyek infrastruktur masih jauh dari target.

Baca juga:Di Rakornas, Bupati Bogor Minta Kementerian PUPR Bangun Jalur Puncak IIBersama Tiga Menteri, Wamen PUPR Bahas Pembangunan Infrastruktur11 Rumah Rusak dan 3 Nyaris Ambruk Terdampak Proyek Kereta CepatLewat BIM, WIKA Siap Berdaya Saing dalam Kompetisi GlobalKemenhub Bakal Tambah Jumlah Kapal dan Perbaiki Bandara di MalukuRidwan Kamil Minta Pemda Libatkan Pertamina dalam Pengerjaan Proyek