Pemerintah Diminta Libatkan Dunia Usaha Susun Strategi Pemulihan Ekonomi Usai Corona
Merdeka.com - Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani, menilai ada masalah koordinasi antar pemerintah yang mengakibatkan lahirnya kebijakan yang berubah-ubah. Baik itu dari instansi pusat, daerah dan stakeholder terkait.
"Masalah koordinasi antar instansi pusat, daerah dan yang paling penting komunikasi antara aparat dan stakeholder," kata Dendi dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM Network bertajuk 'Perlukah Satgas Ekonomi?', Jakarta, Sabtu (16/5).
Selain itu, dalam menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini pengusaha juga perlu ikut dilibatkan. Banyak hal yang perlu ditangkap oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan.
Sampai titik ini Dendi menilai perlu ada satu forum yang mempertemukan semua pihak. Namun, pilihan membuat lembaga baru seperti satgas penanganan ekonomi, Deni melihat tidak mudah. "Karena kalau ada lembaga baru akan komplikasi kewenangan," kata Dendi.
Hipmi Usul Pembentukan Gugus Tugas Ekonomi
Seperti diketahui, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan pemerintah membentuk satgas yang menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Alasannya, para pengusaha merasa tidak memiliki satu rujukan yang bisa jadi tumpuan untuk bisa melewati masa krisis ini.
Namun, bagi Dendi membuat organisasi baru akan semakin memperkeruh suasana. Sebab, masalah yang dihadapi pemerintah saat ini hanya pada koordinasi.
"Bikin infrastruktur organisasi juga susah, jadi bukan lembaga baru (solusinya). Bayangan saya lebih ke koordinasi yang perlu dilakukan," kata dia.
Tetapi eksekusi yang dilakukan tetap menggunakan jalur birokrasi. Dendi menambahkan setiap instansi pemerintah dan para pemangku kebijakan memiliki tim yang bekerja dalam kondisi darurat. Hal ini pun terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara terdampak.
"Mereka sumber dayanya sudah ada," ungkap Dendi.
Sebab, pada dasarnya kata Dendi, masalah koordinasi merupakan masalah klasik yang ada di Indonesia. "Dalam fungsi dan pengorganisasian seluruh lini, ini masalah klasik kita,' kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaPengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor
Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJadi Fasilitator Pertumbuhan Ekonomi, Perbankan Fokus Terapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Perbankan menjalankan peran sebagai fasilitator pertumbuhan dan penyetaraan ekonomi masyarakat di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024
Terdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.
Baca SelengkapnyaKoperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaPrabowo Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen, Begini Strateginya
Proyeksi Prabowo ini berkaca pada kian meningkatnya daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya