Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Diminta Libatkan Dunia Usaha Susun Strategi Pemulihan Ekonomi Usai Corona

Pemerintah Diminta Libatkan Dunia Usaha Susun Strategi Pemulihan Ekonomi Usai Corona Gedung bertingkat di Ibu Kota. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani, menilai ada masalah koordinasi antar pemerintah yang mengakibatkan lahirnya kebijakan yang berubah-ubah. Baik itu dari instansi pusat, daerah dan stakeholder terkait.

"Masalah koordinasi antar instansi pusat, daerah dan yang paling penting komunikasi antara aparat dan stakeholder," kata Dendi dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM Network bertajuk 'Perlukah Satgas Ekonomi?', Jakarta, Sabtu (16/5).

Selain itu, dalam menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini pengusaha juga perlu ikut dilibatkan. Banyak hal yang perlu ditangkap oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan.

Sampai titik ini Dendi menilai perlu ada satu forum yang mempertemukan semua pihak. Namun, pilihan membuat lembaga baru seperti satgas penanganan ekonomi, Deni melihat tidak mudah. "Karena kalau ada lembaga baru akan komplikasi kewenangan," kata Dendi.

Hipmi Usul Pembentukan Gugus Tugas Ekonomi

Seperti diketahui, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan pemerintah membentuk satgas yang menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Alasannya, para pengusaha merasa tidak memiliki satu rujukan yang bisa jadi tumpuan untuk bisa melewati masa krisis ini.

Namun, bagi Dendi membuat organisasi baru akan semakin memperkeruh suasana. Sebab, masalah yang dihadapi pemerintah saat ini hanya pada koordinasi.

"Bikin infrastruktur organisasi juga susah, jadi bukan lembaga baru (solusinya). Bayangan saya lebih ke koordinasi yang perlu dilakukan," kata dia.

Tetapi eksekusi yang dilakukan tetap menggunakan jalur birokrasi. Dendi menambahkan setiap instansi pemerintah dan para pemangku kebijakan memiliki tim yang bekerja dalam kondisi darurat. Hal ini pun terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara terdampak.

"Mereka sumber dayanya sudah ada," ungkap Dendi.

Sebab, pada dasarnya kata Dendi, masalah koordinasi merupakan masalah klasik yang ada di Indonesia. "Dalam fungsi dan pengorganisasian seluruh lini, ini masalah klasik kita,' kata dia mengakhiri.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor

Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor

Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Jadi Fasilitator Pertumbuhan Ekonomi, Perbankan Fokus Terapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Jadi Fasilitator Pertumbuhan Ekonomi, Perbankan Fokus Terapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perbankan menjalankan peran sebagai fasilitator pertumbuhan dan penyetaraan ekonomi masyarakat di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Naik Usai Pemilu 2024

Terdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Prabowo Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen, Begini Strateginya

Prabowo Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen, Begini Strateginya

Proyeksi Prabowo ini berkaca pada kian meningkatnya daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya