Pemerintah Diminta Lebih Galak Tagih Utang Lapindo
Merdeka.com - Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, meminta pemerintah lebih galak untuk menyelesaikan persoalan piutang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Seperti diketahui, perusahaan tersebut memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp773 miliar.
"Sebenarnya yang utama ditunggu, adalah ketegasan pemerintah saja tekait piutang Lapindo ini," ujar dia saat dihubungi Merdeka.com, Sabtu (5/12).
Piter menjelaskan, saat ini sikap tegas perlu dimiliki oleh pemerintah atas persoalan piutang yang tak kunjung usai itu. "Sehingga jangan sampai terkesan pemerintah tidak berdaya menghadapi swasta," kerasnya.
Dia menyebut, pengembalian piutang bentuk aset pun tak apa. Dengan catatan aset tersebut masih mempunyai valuasi nilai ynag mampu menutup besaran piutang serta proses penyerahannya dilakukan secara transparan.
"Intinya, utang lapindo harus diselesaikan dalam bentuk apapun. Termasuk dengan cara mengambil alih asetnya Lapindo. Tentunya harus transparan dan ada hitungan berapa nilai hutang dan berapa nilai aset yang diambil alih," jelas dia.
"Apalagi, kasus (piutang Lapindo) ini terus menjadi sorotan masyarakat. Karena kasus lapindo sudah merugikan banyak pihak," imbuh dia.
Lapindo Bayar Utang dengan Aset
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan piutang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Seperti diketahui, perusahaan tersebut memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp773 miliar.
"Esensinya kita mau terus berprogres dengan mencoba berbagai cara agar kewajiban Lapindo bisa dipenuhi. Dari sisi internal kita konsultasi dengan Kejaksaan Agung, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan lainnya," kerasnya dalam webinar Transformasi Penanganan Piutang Negara, Jumat (4/12).
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah mengizinkan utang tersebut dilunasi memakai aset yang dimiliki oleh mereka. Dengan catatan, aset yang diserahkan masih mempunyai nilai valuasi yang mampu menutup jumlah utang perusahaan.
"Mereka mau selesaikan pakai aset, oke kita jajajaki itu. Kita akan lihat aset yang ditawarkan di wilayah terdampak. Nanti kita lihat dan hitung kalau nilai valuasinya ada atau mampu menutupi (piutang)," imbuhnya.
Meski demikian, pemerintah juga masih mengupayakan penyelesaian piutang oleh Lapindo dilakukan secara secara tunai. "Karena pembiayaan tunai itu masih prioritas pertama," paparnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur
Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Minta Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah, Dirut Pupuk Indonesia Respons Begini
Perusahaan berkomitmen memenuhi tambahan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan
Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil Semringah, Realisasi Investasi 2023 Tembus Rp1.418 Triliun
Angka ini telah melebih target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak
Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaBulog Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan
Presiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca Selengkapnya