Pemerintah Diminta Lakukan Reformasi Anggaran Belanja Besar-besaran

Kamis, 14 Oktober 2021 14:34 Reporter : Anisyah Al Faqir
Pemerintah Diminta Lakukan Reformasi Anggaran Belanja Besar-besaran rupiah. shutterstock

Merdeka.com - Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri menilai reformasi perpajakan seharusnya diikuti dengan reformasi anggaran belanja pemerintah. Sebab, sejak sebelum adanya pandemi Covid-19, belanja pemerintah selalu bengkak tanpa prosedural.

Anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) setiap tahun naik. Belum lagi beberapa belanja kebutuhan infrastruktur yang lebih banyak dan meningkat melalui penyertaan modal ke BUMN.

"Reformasi perpajakan kita ini perlu diikuti dengan reformasi anggaran pemerintah, paradigmanya harus diubah," kata Yose dalam Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, Kamis (14/10).

Yose menjelaskan saat ini pemerintah banyak menaruh dana APBN dalam berbagai proyek BUMN. Memang kebutuhan pembangunan infrastruktur meningkat, tetapi hal ini harus dilakukan dengan mekanisme pengeluaran anggaran yang lebih efisien. Program kerja sama pemerintah dan swasta juga harus bisa ditingkatkan .

"Jangan seperti sekarang dari bisnis ke bisnis, ini akan menaruh anggaran dalam proyek infrastruktur tadi. Ini bisa meningkatkan beban anggaran yang lebih besar," kata dia.

Dari sisi belanja rutin dan non rutin juga terus mengalami peningkatkan. Khususnya pada pembayaran pensiun, subsidi dan jaringan sosial. Menurut Yose, sebaiknya pemerintah melakukan perubahan skema pemberian pensiun pada PNS. Agar anggaran untuk membayar pensiun bisa lebih diprediksi.

"Pembayaran pensiun juga makin hari makin besar, harusnya skema ini diubah," kata dia.

Baca Selanjutnya: Selanjutnya...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini