Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Diminta Beri Stimulus Fiskal Agar Industri Perumahan Segera Pulih

Pemerintah Diminta Beri Stimulus Fiskal Agar Industri Perumahan Segera Pulih perumahan. ©2012 Merdeka.com/sapto anggoro

Merdeka.com - Wakil Ketua DPP REI, Royzani Sjahril meminta agar pemerintah memberi stimulus fiskal berupa pengurangan PPH final, PPN, PBB, BPHTB dan retribusi daerah. Usulan tersebut agar ekonomi Indonesia bangkit melalui industri perumahan dan properti.

"Stimulus fiskal jangka pendek pengurangan PPH final, PPN, PBB, BPHTB dan retribusi daerah. Kemudian relaksasi administrasi transaksi pembelian properti. Restrukturisasi kredit dan pemberian kredit modal kerja," ujarnya, Jakarta, Jumat (19/2).

Untuk jangka menengah, Sjahril mengusulkan, pemerintah memberlakukan penundaan penerapan PSAK 72 mengenai pengakuan pendapatan dan kontrak dengan pelanggan.

"Kemudian, kami juga mengusulkan adanya relaksasi ketentuan pengajuan pailit ke pengembang dan relaksasi aturan pajak yang tumpang tindih dan kewajiban penyediaan area UMKM," jelasnya.

Sementara itu, untuk perluasan penerima manfaat perumahan atau kredit perumahan, REI mengusulkan agar perbankan membuka akses bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap mampu membeli rumah.

"Kemudian, kita berharap perbankan membuka akses kredit perumahan kepada semua segmen. Di masa pandemi perbankan selektif dengan membatasi konsumen rumah, hanya untuk ASN/TNI/Polri/Karyawan BUMN dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap," jelas sjahril.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran

Bersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran

Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.

Baca Selengkapnya
Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini

Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini

Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya